KSAD ke Prajurit: Jika Ingin Terlibat Politik Praktis Keluar dari TNI
loading...
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan kepada seluruh prajuritnya agar tidak terlibat dalam politik praktis. Foto/Dispenad
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto mengingatkan kepada seluruh prajuritnya agar tidak terlibat dalam politik praktis. TNI harus netral dan tidak condong kepada pasangan calon manapun.
"Kita koridornya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dimana kita tidak boleh berpolitik praktis," ujar Agus saat ditemui usai memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Lebih lanjut, Agus mempersilakan prajuritnya untuk keluar dari TNI jika ingin terlibat dalam politik praktis. Jika tidak, maka Agus tidak segan-segan untuk memberlakukan sanksi disiplin.
"Demikian juga UU Pemilu tahun 2017 kalau kita mau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Jadi, apabila melanggar UU tersebut akan ditindak pidana," tegasnya.
"Ataupun dari tindakan disiplin dari pimpinan dan sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI akan mentaati UU tersebut," sambungnya.
Di sisi lain, Agus mengungkap bahwa pihaknya mengamankan serta menyukseskan Pemilu 2024. Bahkan, kata Agus, TNI AD mengerahkan sekitar 115.000 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.
"Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut," jelas Agus.
Agus menambahkan setiap kotama dan kodam mempunyai rencana kontijensi dengan kerawanan-kerawanan yang akan dibuat direncanakan pascapemilu.
"Jadi sebelum, pada saat pemilu dan setelah pemilu itu kita rencanakan. Dan tiap-tiap kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya apa, biasaya kan kalau kita kerawanannya alam atau non-alam," paparnya.
"Alamnya bencana alam, non-alamnya kerawanan konflik sosial, kita sudah punya mapping setiap kodam. Satu putaran atau dua putaran kita siap untuk mengamankan pemilu," tutupnya.
"Kita koridornya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dimana kita tidak boleh berpolitik praktis," ujar Agus saat ditemui usai memimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Lebih lanjut, Agus mempersilakan prajuritnya untuk keluar dari TNI jika ingin terlibat dalam politik praktis. Jika tidak, maka Agus tidak segan-segan untuk memberlakukan sanksi disiplin.
"Demikian juga UU Pemilu tahun 2017 kalau kita mau berpolitik praktis harus keluar dari TNI. Jadi, apabila melanggar UU tersebut akan ditindak pidana," tegasnya.
"Ataupun dari tindakan disiplin dari pimpinan dan sudah saya sampaikan kepada seluruh jajaran TNI akan mentaati UU tersebut," sambungnya.
Di sisi lain, Agus mengungkap bahwa pihaknya mengamankan serta menyukseskan Pemilu 2024. Bahkan, kata Agus, TNI AD mengerahkan sekitar 115.000 personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.
"Untuk TNI AD jadi seluruhnya 115 ribu sekian. Tadi dari kodam-kodam kan sudah memaparkan ada yang 8 ribu per Kodam, ada yang 10 ribu, disesuaikan dengan banyaknya TPS yang ada di wilayah tersebut," jelas Agus.
Agus menambahkan setiap kotama dan kodam mempunyai rencana kontijensi dengan kerawanan-kerawanan yang akan dibuat direncanakan pascapemilu.
"Jadi sebelum, pada saat pemilu dan setelah pemilu itu kita rencanakan. Dan tiap-tiap kodam juga punya klasifikasi pemetaan kerawanannya apa, biasaya kan kalau kita kerawanannya alam atau non-alam," paparnya.
"Alamnya bencana alam, non-alamnya kerawanan konflik sosial, kita sudah punya mapping setiap kodam. Satu putaran atau dua putaran kita siap untuk mengamankan pemilu," tutupnya.
(kri)
Explore More