Soal Netralitas di Pilpres 2024, Panglima TNI: Saya Tekankan Netral, Netral, Netral
loading...
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan TNI tak berpihak pada kelompok tertentu di Pilpres 2024. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan TNI tak berpihak pada kelompok tertentu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Yudo menegaskan, dirinya telah menekankan agar para prajurit untuk netral.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024 bersama Komisi I DPR. "Dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral," terang Yudo.
Yudo mengaku, telah berulang kali menekankan supaya para prajurit menjaga netralitasnya. Seruan itu juga telah disebar di tiap satuan TNI. "Ini saya kira penekanan saya dalam netralitas TNI sudah terpasang di seluruh jajaran TNI. Mungkin kalau Bapak dan Ibu kalau ke daerah, pasti ada di satuan-satuan TNI di daerah, ini sebagai pedoman awal waktu itu untuk prajurit TNI," ucap Yudo.
Yudo juga membeberkan poin penting soal netralitas TNI. Pertama, para prajurit aktif tak memihak dan tidak memberikan dukungan ke partai politik (parpol) hingga pasangan calon (paslon) tertentu.
Kedua, tidak memberikan sarana dan prasarana TNI kepada para kontestan. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.
Keempat, tidak boleh memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan lembaga survei. "Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan ASN yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan parpol serta paslon yang diusung," ucapnya.
Hal itu disampaikan saat rapat kerja membahas kesiapan TNI mendukung pengamanan Pemilu 2024 bersama Komisi I DPR. "Dari awal saya tekankan untuk netral, netral, dan netral," terang Yudo.
Yudo mengaku, telah berulang kali menekankan supaya para prajurit menjaga netralitasnya. Seruan itu juga telah disebar di tiap satuan TNI. "Ini saya kira penekanan saya dalam netralitas TNI sudah terpasang di seluruh jajaran TNI. Mungkin kalau Bapak dan Ibu kalau ke daerah, pasti ada di satuan-satuan TNI di daerah, ini sebagai pedoman awal waktu itu untuk prajurit TNI," ucap Yudo.
Yudo juga membeberkan poin penting soal netralitas TNI. Pertama, para prajurit aktif tak memihak dan tidak memberikan dukungan ke partai politik (parpol) hingga pasangan calon (paslon) tertentu.
Kedua, tidak memberikan sarana dan prasarana TNI kepada para kontestan. Ketiga, keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberikan arahan dalam menentukan hak pilih.
Keempat, tidak boleh memberikan tanggapan, komentar, dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count sementara yang dikeluarkan lembaga survei. "Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan ASN yang terbukti terlibat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan parpol serta paslon yang diusung," ucapnya.
Lihat Juga :
(cip)
