Peneliti BRIN: Dinasti Politik Ancaman bagi Demokrasi
Senin, 06 November 2023 - 18:34 WIB
loading...
A
A
A
“Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik, tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment,” sambungnya.
Lili menilai jika kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang. “Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan mengatakan subur tidaknya politik dinasti tergantung mekanisme kontrol. "Kontrolnya bisa dua. Pertama adalah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat anggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya," katanya.
Namun masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan. "Ketika calonnya itu sudah terpilih, bagaimana terjadi proses kontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini lewat DPR," imbuhnya.
DPR memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. "Kalau DPR-nya lebih kuat, harusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat," lanjutnya. Baca juga: 10 Ciri-Ciri Negara Demokrasi, Kekuatan Ada di Tangan Rakyat
Lili menilai jika kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang. “Untuk proyeksi ke depan, jika politik dinasti tetap bercokol dan menang dalam pemilu, demokrasi Indonesia akan terancam. Sekarang saja demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, apalagi nanti jika yang berkuasa dinasti politik,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Ilmu Politik dari Universitas Airlangga Prof Kacung Marijan mengatakan subur tidaknya politik dinasti tergantung mekanisme kontrol. "Kontrolnya bisa dua. Pertama adalah di level proses pemilihannya. Ketika masyarakat anggap itu tidak baik, masyarakat bisa secara kolektif menolak dan tidak memilihnya," katanya.
Namun masih ada kesempatan di tahap kedua, setelah terjadi pemilihan. "Ketika calonnya itu sudah terpilih, bagaimana terjadi proses kontrol sehingga penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari. Dalam hal ini lewat DPR," imbuhnya.
DPR memiliki fungsi pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. "Kalau DPR-nya lebih kuat, harusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat," lanjutnya. Baca juga: 10 Ciri-Ciri Negara Demokrasi, Kekuatan Ada di Tangan Rakyat
Lihat Juga :
