Generasi Muda Garda Terdepan Lawan Hoaks dan Intoleransi
loading...
A
A
A
“Kalau saya melihatnya, sejahat-jahatnya orang, kalau agamanya disinggung atau di-framing secara negatif, pasti sisi emosionalnya akan muncul. Mudahnya menelan mentah-mentah isu sensitif yang dimainkan kelompok tertentu membuat banyak orang jadi sumbu pendek atau mudah marah dan seolah merasa perlu untuk memberikan reaksi secara cepat,” ungkapnya.
Dia menambahkan, sebenarnya dari sisi Pemerintah sudah banyak melancarkan upaya penangkalan penyebaran konten hoaks dan intoleransi. Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah dibentuk tim khusus untuk menyusun panduan literasi digital di sekolah, yang ditujukan untuk guru, murid, serta orang tua.
Di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga merancang etika bermedia sosial yang telah disosialisasikan baik secara online maupun offline. “Bahkan di banyak media massa skala nasional, mereka sudah ikut pelatihan langsung dari Google tentang bagaimana cara memverifikasi informasi yang tersebar di internet. Jadi fact checker itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya Pemerintah, namun nyatanya banyak lembaga swasta yang juga concern dengan keabsahan informasi yang ada di ruang publik Indonesia,” tambah Rully.
Rully mengaku khawatir ketika hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi terhadap suatu kaum tertentu itu disebarkan dan dibungkus dengan situasi politik. Hal ini tentu bisa menjadi pembunuhan karakter figur atau tokoh tertentu yang justru memiliki kompetensi. Cara seperti ini bisa jadi upaya untuk memengaruhi banyak orang sehingga mereka tidak bisa mengambil sikap yang dewasa dan bertanggungjawab dalam bertindak.
“Generasi muda seperti Gen-Z, mereka ini cenderung masih labil dalam mencari sosok yang bisa mereka jadikan panutan. Secara psikis, sebaran kebohongan dan kebencian di dunia maya tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Maka dari itu, solusi terbaik adalah kembali ke diri masing-masing untuk mendewasakan diri secara cepat dan memahami betul apa maksud dan tujuan mereka dalam menggunakan media sosial,” ucapnya.
Dia menambahkan, sebenarnya dari sisi Pemerintah sudah banyak melancarkan upaya penangkalan penyebaran konten hoaks dan intoleransi. Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah dibentuk tim khusus untuk menyusun panduan literasi digital di sekolah, yang ditujukan untuk guru, murid, serta orang tua.
Di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga merancang etika bermedia sosial yang telah disosialisasikan baik secara online maupun offline. “Bahkan di banyak media massa skala nasional, mereka sudah ikut pelatihan langsung dari Google tentang bagaimana cara memverifikasi informasi yang tersebar di internet. Jadi fact checker itu sudah dilakukan oleh banyak pihak. Tidak hanya Pemerintah, namun nyatanya banyak lembaga swasta yang juga concern dengan keabsahan informasi yang ada di ruang publik Indonesia,” tambah Rully.
Rully mengaku khawatir ketika hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi terhadap suatu kaum tertentu itu disebarkan dan dibungkus dengan situasi politik. Hal ini tentu bisa menjadi pembunuhan karakter figur atau tokoh tertentu yang justru memiliki kompetensi. Cara seperti ini bisa jadi upaya untuk memengaruhi banyak orang sehingga mereka tidak bisa mengambil sikap yang dewasa dan bertanggungjawab dalam bertindak.
“Generasi muda seperti Gen-Z, mereka ini cenderung masih labil dalam mencari sosok yang bisa mereka jadikan panutan. Secara psikis, sebaran kebohongan dan kebencian di dunia maya tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Maka dari itu, solusi terbaik adalah kembali ke diri masing-masing untuk mendewasakan diri secara cepat dan memahami betul apa maksud dan tujuan mereka dalam menggunakan media sosial,” ucapnya.
(cip)
Explore More