Ingatkan Netralitas Pejabat dan ASN, TPN Ganjar-Mahfud Minta Jokowi Jaga Stabilitas Jelang Pemilu
Sabtu, 04 November 2023 - 21:30 WIB
loading...
A
A
A
Baliho gambar Ganjar-Mahfud di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker) beberapa waktu lalu. Kejadian serupa terjadi di Kota Pasuruan di mana sejumlah personel kepolisian mendatangi sejumlah kantor partai politik di antaranya Kantor PDIP yang berada di Kecamatan Purworejo.
Berdasarkan kejadian itu, kata Todung, diperlukan ketegasan dari seorang Presiden Jokowi untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. Menurutnya, itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan.
Saat ini, lanjut Todung, muncul fenomena double talk. Satu sisi bicara netralitas tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal yang tidak netral sehingga fenomena double talk ini berbahaya buat demokrasi dan bangsa.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Dorong ASN dan TNI-Polri Netral di Pilpres 2024
"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," pungkas Todung.
Berdasarkan kejadian itu, kata Todung, diperlukan ketegasan dari seorang Presiden Jokowi untuk memerintahkan seluruh aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah untuk bersikap netral di Pilpres 2024. Menurutnya, itu tidak bisa sekadar pernyataan di mulut tapi harus diikuti dengan tindakan.
Saat ini, lanjut Todung, muncul fenomena double talk. Satu sisi bicara netralitas tapi tindakannya tidak netral atau membiarkan bawahannya melakukan hal yang tidak netral sehingga fenomena double talk ini berbahaya buat demokrasi dan bangsa.
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Dorong ASN dan TNI-Polri Netral di Pilpres 2024
"Kejadian-kejadian ini sungguh mengkhawatirkan. Saya merasa kayak kembali ke masa Orde Baru. Hal-hal begini sudah tidak boleh lagi terjadi di era demokrasi. Kita berharap Presiden Jokowi harus serius merespons hal ini karena bisa berbahaya dan menimbukan ketidakstabilan politik," pungkas Todung.
(kri)
Lihat Juga :
