MKMK Berpotensi Batalkan Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, Gibran di Ujung Tanduk?
Jum'at, 03 November 2023 - 15:20 WIB
loading...
Gibran Rakabuming Raka terancam batal jadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Calon Presiden (Calon Presiden) Prabowo Subianto. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka terancam batal jadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Calon Presiden (Calon Presiden) Prabowo Subianto. Meskipun keduanya telah mendaftar sebagai pasangan capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Hal ini dikarenakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal laporan pelanggaran kode etik pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditunjukan kepada Ketua MK, Anwar Usman cs terkait putusan batas usia capres-cawapres.
Baca juga: Soroti Gibran Maju Cawapres, Media Asing Sebut Demokrasi RI Telah Mati
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa putusan laporan tersebut akan berpengaruh pada pendaftaran capres-cawapres.
"Nanti tolong nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh terhadap pendaftaran capres," ujarnya usai memimpin sidang laporan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (3/11/2023).
Diketahui, MKMK akan membacakan putusan laporan kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Selasa (7/11/2023). Sejauh ini, MMKM telah menyelesaikan pemeriksaan pihak pelapor dan 9 hakim terlapor.
Kata dia, MKMK sengaja mempercepat proses pemeriksaan dan memilih membacakan putusan pada Selasa (7/11/2023) karena batas pengusulan bakal pasangan calon pengganti terakhir pada Rabu (8/11/2023). Sehingga, ketika diputuskan sebelum Rabu (8/11/2023), putusan tersebut bisa mempengaruhi pendaftaran capres-cawapres.
"Itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan itu kita bacakan tanggal 7. Ini juga harus dikawal melalui putusan MKMK ini supaya ada kepastian yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar, yang jauh lebih penting adalah tradisi negara hukum dan demokrasi kita terus berjalan untuk meningkat mutu dan integritasnya," jelasnya.
Hal ini dikarenakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) soal laporan pelanggaran kode etik pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditunjukan kepada Ketua MK, Anwar Usman cs terkait putusan batas usia capres-cawapres.
Baca juga: Soroti Gibran Maju Cawapres, Media Asing Sebut Demokrasi RI Telah Mati
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa putusan laporan tersebut akan berpengaruh pada pendaftaran capres-cawapres.
"Nanti tolong nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca, termasuk jawaban atas tuntutan supaya putusan itu ada pengaruhnya terhadap putusan MK sehingga berpengaruh terhadap pendaftaran capres," ujarnya usai memimpin sidang laporan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, (3/11/2023).
Diketahui, MKMK akan membacakan putusan laporan kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Selasa (7/11/2023). Sejauh ini, MMKM telah menyelesaikan pemeriksaan pihak pelapor dan 9 hakim terlapor.
Kata dia, MKMK sengaja mempercepat proses pemeriksaan dan memilih membacakan putusan pada Selasa (7/11/2023) karena batas pengusulan bakal pasangan calon pengganti terakhir pada Rabu (8/11/2023). Sehingga, ketika diputuskan sebelum Rabu (8/11/2023), putusan tersebut bisa mempengaruhi pendaftaran capres-cawapres.
"Itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putuskan putusan itu kita bacakan tanggal 7. Ini juga harus dikawal melalui putusan MKMK ini supaya ada kepastian yang salah harus kita bilang salah, yang benar harus kita bilang benar, yang jauh lebih penting adalah tradisi negara hukum dan demokrasi kita terus berjalan untuk meningkat mutu dan integritasnya," jelasnya.
Lihat Juga :
