Pelapor Sebut Anwar Usman Tak Setuju MKMK Dibentuk Permanen
loading...
Pelapor dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengungkapkan bahwa Ketua MK Anwar Usman diduga tak setuju dibentuk MKMK secara permanen. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Pelapor dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim terkait putusan batas usia capres-cawapres, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak mengungkapkan bahwa Ketua MK Anwar Usman diduga tak setuju dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara permanen. Sehingga, sampai saat ini MKMK dibentuk ketika adanya laporan saja.
Hal itu disampaikan di hadapan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan anggotanya Wahiduddin Adams, serta Binsar R Saragih saat sidang pemeriksaan laporan tersebut. Zico mengatakan hal itu berdasarkan informasi yang dia dapat dari sumber di luar MK dan telah ditulis dalam laporan.
Baca juga: Anwar Usman Paling Banyak Dilaporkan terkait Pelanggaran Etik, Ketua MKMK: Rata-rata Ekstrem Semua
"Sebenarnya hakim-hakim itu, ke-8 Hakim yang lain itu sudah setuju untuk membentuk MKMK permanen dengan ketuanya adalah Prof Jimly, tapi yang tidak menyetujui adalah Pak Ketua MK Anwar Usman," ujarnya di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).
Sehingga, apabila MKMK dibentuk permanen atas kesepakatan 8 hakim MK, Anwar Usman tidak mau mengumumkannya. Oleh sebab itu, MKMK yang terbentuk saat ini hanya bersifat ad hoc.
"Alasan karena beliau tidak suka dengan Prof Jimly kah atau beliau tidak mau diawasi, kan saya tidak tahu," ucapnya.
Dia lantas bertanya kepada ahli yang dihadirkan dalam sidang tersebut yakni mantan Ketua MKMK I Gede Palguna soal ketangkasan MKMK ad hoc dalam menangani suatu laporan.
"Menurut saudara ahli sebagai mantan Ketua MKMK, seberapa agresif kah seharusnya MKMK ad hoc ini mengadili, memeriksa jangan-jangan memang ada upaya untuk mencegah MK tidak diawasi. Seberapa agresif dan seberapa harusnya dari pengalaman saudara ahli sebagai ketua MK yang dahulu?" tanyanya.
Menurut Zico, hal ini bersifat internal. Sehingga dia tidak memiliki kapasitas dalam memaparkan soal MKMK. Oleh sebab itu, dia memilih bertanya kepada ahlinya.
"Ini kan sesuatu yang internal sifatnya, saya tidak punya kapasitas, kompetensi untuk menggali lebih dalam, tentu kewenangan itu ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang, sekalipun ad hoc punya resource, punya kewenangan," katanya.
Hal itu disampaikan di hadapan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dan anggotanya Wahiduddin Adams, serta Binsar R Saragih saat sidang pemeriksaan laporan tersebut. Zico mengatakan hal itu berdasarkan informasi yang dia dapat dari sumber di luar MK dan telah ditulis dalam laporan.
Baca juga: Anwar Usman Paling Banyak Dilaporkan terkait Pelanggaran Etik, Ketua MKMK: Rata-rata Ekstrem Semua
"Sebenarnya hakim-hakim itu, ke-8 Hakim yang lain itu sudah setuju untuk membentuk MKMK permanen dengan ketuanya adalah Prof Jimly, tapi yang tidak menyetujui adalah Pak Ketua MK Anwar Usman," ujarnya di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).
Sehingga, apabila MKMK dibentuk permanen atas kesepakatan 8 hakim MK, Anwar Usman tidak mau mengumumkannya. Oleh sebab itu, MKMK yang terbentuk saat ini hanya bersifat ad hoc.
"Alasan karena beliau tidak suka dengan Prof Jimly kah atau beliau tidak mau diawasi, kan saya tidak tahu," ucapnya.
Dia lantas bertanya kepada ahli yang dihadirkan dalam sidang tersebut yakni mantan Ketua MKMK I Gede Palguna soal ketangkasan MKMK ad hoc dalam menangani suatu laporan.
"Menurut saudara ahli sebagai mantan Ketua MKMK, seberapa agresif kah seharusnya MKMK ad hoc ini mengadili, memeriksa jangan-jangan memang ada upaya untuk mencegah MK tidak diawasi. Seberapa agresif dan seberapa harusnya dari pengalaman saudara ahli sebagai ketua MK yang dahulu?" tanyanya.
Menurut Zico, hal ini bersifat internal. Sehingga dia tidak memiliki kapasitas dalam memaparkan soal MKMK. Oleh sebab itu, dia memilih bertanya kepada ahlinya.
"Ini kan sesuatu yang internal sifatnya, saya tidak punya kapasitas, kompetensi untuk menggali lebih dalam, tentu kewenangan itu ada di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sekarang, sekalipun ad hoc punya resource, punya kewenangan," katanya.
Lihat Juga :
