Atribut PDIP di Bali Dicopot, Jokowi: Semua Harus Netral
loading...
Presiden Jokowi menegaskan semua harus netral
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi perihal penurunan atribut dan baliho Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan kepresidenan. Jokowi menegaskan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bersikap netral termasuk Satpol PP ataupun pemerintah daerah.
"Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Jokowi mengatakan pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah. "Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi.
Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian. "Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.
Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. "Iya itu semua urusan pemerintah daerah," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023 pagi. Dalam kunjungan Presiden, tampak atribut PDIP seperti baliho dan bendera dipasang sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.
Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.
"Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," kata Jokowi di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).
Jokowi mengatakan pencopotan tersebut seharusnya meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus partai dalam hal ini PDIP di daerah. "Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," kata Jokowi.
Komunikasi tersebut, kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bakal memicu pertikaian. "Artinya harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," kata Jokowi.
Terkait dengan atribut atau baliho partai politik yang melanggar aturan tata kota, Jokowi menyerahkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. "Iya itu semua urusan pemerintah daerah," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kabupaten Gianyar Bali pada Selasa, 31 Oktober 2023 pagi. Dalam kunjungan Presiden, tampak atribut PDIP seperti baliho dan bendera dipasang sepanjang jalan yang akan dilalui oleh rombongan presiden.
Namun, sebelum rombongan presiden melintas, petugas Satpol PP melakukan penurunan terhadap sejumlah baliho. Pemasangan bendera PDIP diketahui tiba-tiba dipasang jelang kedatangan Presiden Jokowi ke wilayah Kabupaten Gianyar.
(cip)
Explore More