Kominfo Ancam Tindak Akun Medsos Penyebar Hoaks Isu Boikot
Selasa, 31 Oktober 2023 - 23:45 WIB
loading...
Pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks terkait produk-produk tertentu. Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah bakal menindak tegas akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks terkait produk-produk tertentu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan meminta penutupan akses terhadap akun penyebar hoaks.
"Kalau sudah fix itu hoaks maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," tegas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Pihaknya bakal mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut. Jika akun itu teridentifikasi suka dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.
Baca juga: Kementerian Kominfo: Partisipasi Masyarakat Hentikan Hoaks Dibutuhkan
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Ajakan boikot produk tertentu kerap muncul saat konflik di Palestina dan Israel memanas. Namun, ajakan boikot mereda saat eskalasi konflik menurun.
Di tengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel. Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai saran membeli produk lain yang merupakan kompetitor.
Usman menuturkan pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.
"Kalau sudah fix itu hoaks maka kami akan minta platform untuk men-take down kontennya," tegas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong di Jakarta, Selasa (31/10/2023).
Pihaknya bakal mengidentifikasi akun penyebar konten tersebut. Jika akun itu teridentifikasi suka dan dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, maka pemerintah akan meminta platform media sosial untuk memblokir akun dimaksud.
Baca juga: Kementerian Kominfo: Partisipasi Masyarakat Hentikan Hoaks Dibutuhkan
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi buzzer dan influencer yang kerap menyebar berita bohong. Ajakan boikot produk tertentu kerap muncul saat konflik di Palestina dan Israel memanas. Namun, ajakan boikot mereda saat eskalasi konflik menurun.
Di tengah kondisi tersebut ada beberapa pihak yang dengan sengaja menyebar hoaks bahwa produk tertentu terafiliasi dengan Israel. Padahal, produk dimaksud merupakan hasil produksi anak bangsa. Ajakan boikot tersebut disertai saran membeli produk lain yang merupakan kompetitor.
Usman menuturkan pemerintah saat ini memiliki tiga mekanisme pemantauan. Pertama, dengan menggunakan kecerdasan buatan yang disebut automatic identification system (AIS) untuk mencari informasi bohong di media sosial atau dunia maya lain secara otomatis.
Lihat Juga :
