Podcast Aksi Nyata, Bacaleg Perindo Soroti Masalah yang Dihadapi Daerah Tertinggal
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bacaleg DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III dari Partai Perindo Rinto Maha menyoroti masalah terkait pembangunan yang ada di daerah tertinggal. Menurutnya, pembangunan infratruktur jalan kerap menjadi keluhan warga di dapilnya.
"Ada misalnya jalan yang sudah tiap tahun diaspal, besok diaspal lagi, tapi jalan yang kopak kapik yang seperti belanga itu nggak diaspal, dibiarin aja. Kenapa? karena itu jalan itu nggak ada untungnya. Kalau diborongin itu sedikit untungnya," kata Rinto dalam Podcast Aksi Nyata, Kamis (26/10/2023).
Rinto menambahkan, persoalan lain selain infrastruktur yakni pupuk. Rinto mengaku, kerap ditemukan permainan harga pupuk yang membuat para petani di daerah mengeluh.
"Pupuk itu nggak rasional, bahkan ada permainan-permainan di lapangan," ucap pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.
Karena itu, menurut Rinto, peran pengawasan dalam hal ini legislatif sangat penting untuk mendukung pembangunan di suatu daerah, utamanya di daerah tertinggal.
"Memang yang eksekusi nanti tetap eksekutif ya, bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat. Tapi peran kita sebagai legislator ke depan ya kita bisa menampung aspirasi itu dan kita stressing kita minta eksekusi," pungkasnya.
"Ada misalnya jalan yang sudah tiap tahun diaspal, besok diaspal lagi, tapi jalan yang kopak kapik yang seperti belanga itu nggak diaspal, dibiarin aja. Kenapa? karena itu jalan itu nggak ada untungnya. Kalau diborongin itu sedikit untungnya," kata Rinto dalam Podcast Aksi Nyata, Kamis (26/10/2023).
Rinto menambahkan, persoalan lain selain infrastruktur yakni pupuk. Rinto mengaku, kerap ditemukan permainan harga pupuk yang membuat para petani di daerah mengeluh.
"Pupuk itu nggak rasional, bahkan ada permainan-permainan di lapangan," ucap pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.
Karena itu, menurut Rinto, peran pengawasan dalam hal ini legislatif sangat penting untuk mendukung pembangunan di suatu daerah, utamanya di daerah tertinggal.
"Memang yang eksekusi nanti tetap eksekutif ya, bisa pemerintah daerah, bisa pemerintah pusat. Tapi peran kita sebagai legislator ke depan ya kita bisa menampung aspirasi itu dan kita stressing kita minta eksekusi," pungkasnya.
(zik)