Pengamat Politik: Mahfud MD Mampu Jembatani Hubungan NU dan PKB

Senin, 30 Oktober 2023 - 15:23 WIB
loading...
Pengamat Politik: Mahfud...
Cawapres Mahfud MD dinilai dapat berperan sebagai perantara dalam memenuhi kepentingan politik Nahdlatul Ulama (NU) di tengah adanya gesekan dalam hubungan antara NU dan PKB. FOTO/MPI/YOHANES DEMO
A A A
JAKARTA - Pengamat politik Ahmad Atang menilai kehadiran Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) dapat berperan sebagai perantara dalam memenuhi kepentingan politik Nahdlatul Ulama (NU) di tengah adanya gesekan dalam hubungan antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Mahfud MD adalah anggota Nahdliyin yang memiliki hubungan dekat dengan para kiai dan ulama NU baik yang berada dalam ranah kultural maupun struktural. Dengan demikian, kehadiran Mahfud bisa berperan sebagai penghubung untuk memenuhi kepentingan politik NU, terutama dalam situasi dimana hubungan antara NU dan PKB mengalami ketegangan," kata Ahmad Atang yang juga Direktur Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Kupang, Senin (30/10/2023).

Menurutnya, keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjuk Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 sebenarnya tidak mengejutkan banyak orang. Sebab nama Mahfud MD telah muncul sebelumnya sebagai calon yang mungkin.



Mahfud MD adalah figur yang dapat memberikan beberapa keuntungan bagi Ganjar Pranowo dan PDIP. Pertama, dalam konteks pemilihan, Mahfud MD bisa mewakili pemilih dari Jawa Timur, yang merupakan basis terbesar kedua setelah Jawa Barat.

Ditambahkan oleh Megawati, Mahfud adalah seorang individu yang memiliki pengalaman yang luas, mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ia juga dikenal sebagai sosok yang vokal dalam bidang hukum dan sebagai pembela rakyat kecil.

"Saya memberi tahu beliau (Mahfud MD), hukum tidak boleh hanya menjadi kata-kata belaka. Ada hukum agar semua orang patuh dan taat kepada aturan. Jadi, hukum harus diimplementasikan," katanya.

Latar Belakang NU Mahfud MD

Cawapres Mahfud Md menegaskan, dirinya bukanlah warga organisasi kemasyarakatan (Ormas) Nahdlatul Ulama (NU) naturalisasi. Mahfud mengklaim telah memiliki keterkaitan dengan NU sejak lahir, dengan latar belakang keluarganya yang merupakan warga nahdliyin.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Harlah PKB, Gus Muhaimin...
Harlah PKB, Gus Muhaimin Tekankan Arah Pembangunan Prabowo
Beda Jagoan Final Piala...
Beda Jagoan Final Piala Dunia dengan Gus Muhaimin, Bang Jamil: Persaudaraan Tetap Nomor Satu
Gus Lilur Usulkan Mahfud...
Gus Lilur Usulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Masuk Kabinet Prabowo
Semarak Harlah PKB,...
Semarak Harlah PKB, Panji Bangsa Harap Perkokoh Nilai Kebangsaan Generasi Muda
Soal Peralihan Penyidikan...
Soal Peralihan Penyidikan Jampidsus, Pakar: Diskresi demi Cegah Konflik Antarpenegak Hukum
Panji Bangsa Siap Terdepan...
Panji Bangsa Siap Terdepan Amankan Harlah ke-28 PKB
Pakai Mobil Listrik...
Pakai Mobil Listrik di Jakarta Bisa Dapat Insentif PKB 0%, Ini Ketentuannya
Cak Udin Open 2026 Tuntas...
Cak Udin Open 2026 Tuntas Digelar, Bukti Komitmen PKB Majukan Olahraga Rakyat
Wilayah dan Cabang Desak...
Wilayah dan Cabang Desak Perubahan Total PBNU, Minta Muktamar ke-35 NU Digelar di Jakarta
Rekomendasi
AS Kembali Picu Perang...
AS Kembali Picu Perang Dagang, Kali Ini Kanada Bakal Dihantam Tarif 50%
Korban Jiwa Militer...
Korban Jiwa Militer AS Berjatuhan, Trump: Iran Akan Bayar Berkali-kali Lipat!
Tim Futsal MNC University...
Tim Futsal MNC University Borong Dua Gelar Juara dalam Dua Turnamen Bergengsi
Berita Terkini
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
KPK Masih Periksa 8...
KPK Masih Periksa 8 Orang Terkait OTT Lombok Barat: Bupati, Kepala Dinas, hingga Sopir
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved