Ketua Fraksi PKS Sebut Kalau Ada Menteri Kinerja Lambat Reshuffle Saja
Rabu, 05 Agustus 2020 - 16:30 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo kembali mengkritik keras kinerja Menteri-menterinya yang lambat dalam penyerapan anggaran penanganan dampak Corona. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengkritik keras kinerja Menteri-menterinya yang lambat dalam penyerapan anggaran penanganan dampak Covid-19 (virus Corona).
(Baca juga: Indonesia Peringkat 20 Kematian Covid-19 di Kawasan Asia)
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, penyerapan anggaran K/L yang rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak Covid-19.
"Ibarat rakyat sudah terkapar, Pemerintah baru sadar," kata Jazuli kepada wartawan, Rabu (5/8/2020). (Baca juga: Enam Kasus Baru, Total 1.264 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Covid-19)
Anggota Komisi I DPR ini mendorong, agar Presiden lebih ketat mengontrol menteri-menterinya agar segera merealisasikan anggaran. Terutama anggaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus. Tentu harus tetap akuntabel.
Legislator Dapil Banten ini meminta Jokowi, tidak perlu terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya ke luar. Karena, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyatanya bukan retorikanya.
"Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya ya di-reshuffle saja," usulnya.
Namun demikian, Jazuli sepenuhnya setuju mengenai kritik Jokowi terhadap para pembantunya, tapi jangan lupa bahwa Presiden juga yang pegang kendali. "Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa Pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik," ujarnya.
"Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab Presiden untuk mempercepat. Masyarakat luas cukup tau hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR," pungkas Jazuli.
(Baca juga: Indonesia Peringkat 20 Kematian Covid-19 di Kawasan Asia)
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, penyerapan anggaran K/L yang rendah ini kontras dengan kebutuhan masyarakat dalam mengatasi dampak Covid-19.
"Ibarat rakyat sudah terkapar, Pemerintah baru sadar," kata Jazuli kepada wartawan, Rabu (5/8/2020). (Baca juga: Enam Kasus Baru, Total 1.264 WNI di Luar Negeri Terkonfirmasi Covid-19)
Anggota Komisi I DPR ini mendorong, agar Presiden lebih ketat mengontrol menteri-menterinya agar segera merealisasikan anggaran. Terutama anggaran yang langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat baik sifatnya bantuan langsung maupun stimulus. Tentu harus tetap akuntabel.
Legislator Dapil Banten ini meminta Jokowi, tidak perlu terlalu sering mengumbar kiritik keras kepada menteri-menterinya ke luar. Karena, yang ingin dilihat oleh masyarakat adalah aksi nyatanya bukan retorikanya.
"Kalau ada menteri yang dirasa tidak bisa membantu dan lambat kinerjanya ya di-reshuffle saja," usulnya.
Namun demikian, Jazuli sepenuhnya setuju mengenai kritik Jokowi terhadap para pembantunya, tapi jangan lupa bahwa Presiden juga yang pegang kendali. "Substansi kritiknya, kita semua pasti setuju, bahwa Pemerintah lambat. PKS sudah lama mengkritik," ujarnya.
"Cara mengatasi atau menjawab kritik sepenuhnya tanggung jawab Presiden untuk mempercepat. Masyarakat luas cukup tau hasilnya, merasakan dampaknya, sementara prosesnya ada pada kendali pemerintah dan diawasi DPR," pungkas Jazuli.
(maf)
