Percepat Penyelesaian Konflik Papua, Perindo: Bekali Prajurit dengan Komunikasi Antarbudaya
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, para prajurit yang dikirim ke Papua harus dibekali pemahaman komunikasi dengan warga lokal guna menekan konflik. Foto/iNews TV
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia ( Perindo ) Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, para prajurit yang dikirim ke Papua harus dibekali pemahaman komunikasi dengan warga lokal guna menekan konflik.
"Pihak prajurit yang dikirim ke Papua harus diberikan pemahaman komunikasi antar-budaya mengingat Dewan Adat Papua (DAP) terdiri dari ratusan kelompok adat," kata wanita yang akrab disapa Nuning ini kepada wartawan, Kamis (26/10/2023).
Hal ini disampaikan Nuning menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut pendekatan militer saja tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, yang perlu dilakukan yakni dengan meningkatkan kesejahteraan dan keamanannya.
Menurut Nuning -- yang merupakan Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini -- perlu juga menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi sumber kekerasan dan ketidakadilan di Papua, serta mengevaluasi secara menyeluruh terkait kondisi dan proyeksi ancaman.
"Mengevaluasi Otsus (Otonomi Khusus) Papua secara menyeluruh sesuai dengan kondisi riil Papua dan proyeksi ancaman. Sebaiknya, fokus pada aspek ekonomi dengan indikator dan parameter terukur," jelas Nuning yang juga merupakan pengamat militer itu.
Sebelumnya, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengaku telah membahas penanganan konflik di Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agus menyebutkan dalam menangani konflik di Papua harus ada kolaborasi antar-lembaga, tidak hanya TNI dan Polri saja. Salah satu upayanya yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
"Memang waktu saya menghadap Bapak Presiden, jadi penanganan Papua ini kita sudah 62 tahun belum selesai-selesai jadi harus ada konsep yang tidak hanya TNI saja, tidak hanya TNI dan Polri untuk menyelesaikan itu, harus berkolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga," kata Agus dalam keterangan pers seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
"Pihak prajurit yang dikirim ke Papua harus diberikan pemahaman komunikasi antar-budaya mengingat Dewan Adat Papua (DAP) terdiri dari ratusan kelompok adat," kata wanita yang akrab disapa Nuning ini kepada wartawan, Kamis (26/10/2023).
Hal ini disampaikan Nuning menanggapi pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menyebut pendekatan militer saja tidak bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, yang perlu dilakukan yakni dengan meningkatkan kesejahteraan dan keamanannya.
Baca Juga
Menurut Nuning -- yang merupakan Bacaleg Partai Perindo DPR RI Dapil Jateng VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini -- perlu juga menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi sumber kekerasan dan ketidakadilan di Papua, serta mengevaluasi secara menyeluruh terkait kondisi dan proyeksi ancaman.
"Mengevaluasi Otsus (Otonomi Khusus) Papua secara menyeluruh sesuai dengan kondisi riil Papua dan proyeksi ancaman. Sebaiknya, fokus pada aspek ekonomi dengan indikator dan parameter terukur," jelas Nuning yang juga merupakan pengamat militer itu.
Sebelumnya, Jenderal TNI Agus Subiyanto mengaku telah membahas penanganan konflik di Papua kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agus menyebutkan dalam menangani konflik di Papua harus ada kolaborasi antar-lembaga, tidak hanya TNI dan Polri saja. Salah satu upayanya yakni dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
"Memang waktu saya menghadap Bapak Presiden, jadi penanganan Papua ini kita sudah 62 tahun belum selesai-selesai jadi harus ada konsep yang tidak hanya TNI saja, tidak hanya TNI dan Polri untuk menyelesaikan itu, harus berkolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga," kata Agus dalam keterangan pers seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023).
(rca)
Explore More