Ini Pandangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tentang Demokrasi
Rabu, 25 Oktober 2023 - 16:29 WIB
loading...
A
A
A
Mahfud MD menjelaskan demokrasi memerlukan nomokrasi. Hal tersebut diutarakan Mahfud MD di Kantor DPP PDIP seusai dirinya diumumkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
"Dalam proses pembangunan politik negara kita, kita mengamalkan sistem demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memerlukan nomokrasi. Demokrasi adalah tentang kedaulatan rakyat, sementara nomokrasi mengacu pada kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa prinsip nomokrasi dapat mengarah pada anarki, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi bisa berpotensi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, kedua prinsip ini perlu berjalan seiring dan seimbang," kata Mahfud.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menegaskan bahwa keberagaman di antara masyarakat—termasuk identitas ras, etnis, dan agama—adalah hal mendasar bagi demokrasi. Ia meyakini toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan diperlukan di Indonesia, negara multikultural. Karena penerimaan ini, setiap warga negara mampu menjunjung tinggi nilai-nilai individualnya dan saling bekerja sama.
Hakikat demokrasi Pancasila terletak pada gagasan demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Pengertian demokrasi ini bersumber dari falsafah hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan seperti ini kemudian melahirkan Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Ringkasnya, demokrasi Pancasila, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat untuk kepentingan rakyat. Meski terjamin, kebebasan individu dibatasi karena harus diimbangi dengan kewajiban kemasyarakatan.
Untuk mewujudkan aspirasi negara, demokrasi Indonesia dijiwai dengan rasa persatuan kekeluargaan, bukan dominasi mayoritas atas minoritas. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila dalam alinea Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
"Dalam proses pembangunan politik negara kita, kita mengamalkan sistem demokrasi di mana rakyat memiliki kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, demokrasi memerlukan nomokrasi. Demokrasi adalah tentang kedaulatan rakyat, sementara nomokrasi mengacu pada kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa prinsip nomokrasi dapat mengarah pada anarki, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi bisa berpotensi menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, kedua prinsip ini perlu berjalan seiring dan seimbang," kata Mahfud.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu menegaskan bahwa keberagaman di antara masyarakat—termasuk identitas ras, etnis, dan agama—adalah hal mendasar bagi demokrasi. Ia meyakini toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan diperlukan di Indonesia, negara multikultural. Karena penerimaan ini, setiap warga negara mampu menjunjung tinggi nilai-nilai individualnya dan saling bekerja sama.
Sistem Demokrasi di Indonesia Saat Ini
Hakikat demokrasi Pancasila terletak pada gagasan demokrasi yang berpijak pada nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Pengertian demokrasi ini bersumber dari falsafah hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan seperti ini kemudian melahirkan Pancasila, ideologi dasar negara Indonesia, yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Ringkasnya, demokrasi Pancasila, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui musyawarah dan mufakat untuk kepentingan rakyat. Meski terjamin, kebebasan individu dibatasi karena harus diimbangi dengan kewajiban kemasyarakatan.
Untuk mewujudkan aspirasi negara, demokrasi Indonesia dijiwai dengan rasa persatuan kekeluargaan, bukan dominasi mayoritas atas minoritas. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam sila keempat Pancasila dalam alinea Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.
(zik)
Lihat Juga :
