Capres-Cawapres Partai Perindo, Ganjar-Mahfud Janjikan Dukungan Keuangan Khusus Papua
loading...
A
A
A
JAKARTA - Duet Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD yang didukung Partai Perindo , telah melangkah lebih jauh dalam komitmen mereka untuk mendukung Papua dengan janji konkret berupa dukungan keuangan khusus. Komitmen ini terungkap dalam buku visi dan misi Calon Presiden Ganjar Pranowo yang baru-baru ini diluncurkan.
"Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antar daerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki taraf hidup warga Papua hingga yang paling membutuhka," seperti dikutip dalam misi 4.1.7 Ganjar-Mahfud, Sabtu (21/10/2023).
Misi pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud dalam mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial di daerah merupakan tugas yang sangat mendesak.
Semua langkah ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi tingkat kemiskinan, dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga, terutama yang berada dalam kondisi paling membutuhkan.
Melalui pendekatan ini, kedua capres dan cawapres itu akan membangun landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di seluruh Indonesia. Komitmen dukungan keuangan khusus terhadap papua itu dibuat atas dasar pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi di Papua.
Sementara itu, apabila menelisik mengenai kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua tahun 2022 berada di angka 61,39 yang berarti berada di level sedang. Namun, apabila ditarik secara kabupaten atau kota di Papua masih ada daerah yang memiliki IPM sangat rendah seperti Nduga sebesar 34,10.
Papua merupakan provinsi dengan tingkat disparitas yang paling signifikan antara kabupaten dan kotanya jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua bahkan hampir mencapai angka 50.
Hal ini tercermin dari kesenjangan atau disparitas IPM antara kota Jayapura yang mencapai 80,61 menjadikannya yang tertinggi dan Kabupaten Nduga dengan angka sebesar 34,10 menjadi yang terendah di Papua.
Selain itu, pemerhati ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Enny Sri Hartati pada tahun 2019 pernah mengungkapkan bahwa, meskipun IPM di Papua meningkat secara signifikan, namun orang Papua asli tidak mengalami peningkatan hidup secara real dari IPM tersebut.
Menurut Enny, IPM Papua meningkat karena adanya arus penduduk dari luar Papua yang terus menerus datang dan mereka menguasai sektor perdagangan di Papua.
"Ketika kami melihat secara detail, orang asli Papua tidak ada peningkatan IPM secara signifikan. Kalau secara keseluruhan memang iya ada peningkatan karena di Papua terjadi arus pendatang atau penduduk dari luar Papua yang cukup tinggi terutama di kota-kota dan masuk ke perdagangan itu banyak banget," ujar Enny dalam keterangannya saat dihubungi, pada Selasa (16/4/2019).
"Mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antar daerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki taraf hidup warga Papua hingga yang paling membutuhka," seperti dikutip dalam misi 4.1.7 Ganjar-Mahfud, Sabtu (21/10/2023).
Misi pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud dalam mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial di daerah merupakan tugas yang sangat mendesak.
Semua langkah ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi tingkat kemiskinan, dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup warga, terutama yang berada dalam kondisi paling membutuhkan.
Melalui pendekatan ini, kedua capres dan cawapres itu akan membangun landasan yang kuat untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera di seluruh Indonesia. Komitmen dukungan keuangan khusus terhadap papua itu dibuat atas dasar pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi di Papua.
Sementara itu, apabila menelisik mengenai kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua tahun 2022 berada di angka 61,39 yang berarti berada di level sedang. Namun, apabila ditarik secara kabupaten atau kota di Papua masih ada daerah yang memiliki IPM sangat rendah seperti Nduga sebesar 34,10.
Papua merupakan provinsi dengan tingkat disparitas yang paling signifikan antara kabupaten dan kotanya jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Perbedaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar kabupaten dan kota di Provinsi Papua bahkan hampir mencapai angka 50.
Hal ini tercermin dari kesenjangan atau disparitas IPM antara kota Jayapura yang mencapai 80,61 menjadikannya yang tertinggi dan Kabupaten Nduga dengan angka sebesar 34,10 menjadi yang terendah di Papua.
Selain itu, pemerhati ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Enny Sri Hartati pada tahun 2019 pernah mengungkapkan bahwa, meskipun IPM di Papua meningkat secara signifikan, namun orang Papua asli tidak mengalami peningkatan hidup secara real dari IPM tersebut.
Menurut Enny, IPM Papua meningkat karena adanya arus penduduk dari luar Papua yang terus menerus datang dan mereka menguasai sektor perdagangan di Papua.
"Ketika kami melihat secara detail, orang asli Papua tidak ada peningkatan IPM secara signifikan. Kalau secara keseluruhan memang iya ada peningkatan karena di Papua terjadi arus pendatang atau penduduk dari luar Papua yang cukup tinggi terutama di kota-kota dan masuk ke perdagangan itu banyak banget," ujar Enny dalam keterangannya saat dihubungi, pada Selasa (16/4/2019).
(maf)