Janji Ganjar dan Mahfud MD Berantas Korupsi di Indonesia
Jum'at, 20 Oktober 2023 - 22:44 WIB
loading...
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Foto/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD berjanji memberantas korupsi apabila keduanya terpilih menjadi pemimpin RI pada 2024-2029. Kesamaan latar belakang pendidikan duet tersebut bisa menjadi nilai plus.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum mencapai titik akhir karena masih terbatasnya tingkat integritas dan kesadaran pribadi sebagian besar pejabat dan masyarakat. Kepatuhan terhadap prinsip tidak melakukan korupsi di Indonesia seringkali lebih didorong oleh rasa takut terhadap konsekuensi hukuman ketimbang kesadaran internal.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal yang memaksa kita untuk patuh terhadap peraturan, tanpa didasari oleh nilai-nilai kejujuran yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Korupsi di Indonesia tidak seperti di banyak negara lain, karena korupsi di Indonesia ini sulit untuk diberantas dengan cepat dan efektif.
Baca Juga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Siap Hantam dan Berantas Korupsi
Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD berjanji memberantas korupsi apabila keduanya terpilih menjadi pemimpin RI selanjutnya. "Pemerintah mendatang harus bekerja keras lebih tegas lagi dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tegas benar salah, hitam putih dan tidak abu-abu," ucap Ganjar.
Ganjar dan Mahfud MD memiliki kesamaan latar belakang pendidikan. Keduanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ganjar Pranowo lulus dari Fakultas Hukum UGM pada tahun 1995. Hal tersebut dianggap sebagai nilai plus bagi paslon karena memiliki kesamaan latar belakang yang diharapkan mampu dalam memberantas korupsi.
Berikut alasan mengapa korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas:
1. Budaya Korupsi
Korupsi telah menjadi bagian dari budaya di beberapa segmen masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, tindakan korupsi dianggap sebagai cara yang "biasa" atau "diperlukan" untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan keuntungan pribadi. Budaya seperti ini membuat tindakan korupsi sulit untuk dihilangkan.
2. Lemahnya Penegakan Hukum
Penegakan hukum yang tidak efektif dan sistem peradilan yang lambat dapat membuat tindakan korupsi sulit untuk dihukum. Peradilan yang tidak adil, birokrasi yang rumit, dan berbagai hambatan hukum lainnya membuat proses peradilan korupsi sering kali menjadi lamban dan terhambat.
3. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi
Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan dorongan bagi tindakan korupsi. Orang-orang yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dapat merasa terdorong untuk mencari cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah.
4. Ketidakbersihan Sistem Politik
Keterlibatan politik dalam tindakan korupsi dan praktik korupsi di dalam sistem politik bisa menjadi penghalang. Pemilihan umum yang mahal dan mudah dipengaruhi oleh uang dapat menciptakan ketergantungan politisi pada dana kampanye yang tidak sah.
5. Pemeriksaan Internal yang Lemah
Kurangnya pemeriksaan internal yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif di dalam lembaga-lembaga pemerintah dan bisnis dapat membantu menyembunyikan tindakan korupsi.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum mencapai titik akhir karena masih terbatasnya tingkat integritas dan kesadaran pribadi sebagian besar pejabat dan masyarakat. Kepatuhan terhadap prinsip tidak melakukan korupsi di Indonesia seringkali lebih didorong oleh rasa takut terhadap konsekuensi hukuman ketimbang kesadaran internal.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh faktor eksternal yang memaksa kita untuk patuh terhadap peraturan, tanpa didasari oleh nilai-nilai kejujuran yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Korupsi di Indonesia tidak seperti di banyak negara lain, karena korupsi di Indonesia ini sulit untuk diberantas dengan cepat dan efektif.
Baca Juga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Siap Hantam dan Berantas Korupsi
Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD berjanji memberantas korupsi apabila keduanya terpilih menjadi pemimpin RI selanjutnya. "Pemerintah mendatang harus bekerja keras lebih tegas lagi dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tegas benar salah, hitam putih dan tidak abu-abu," ucap Ganjar.
Ganjar dan Mahfud MD memiliki kesamaan latar belakang pendidikan. Keduanya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Ganjar Pranowo lulus dari Fakultas Hukum UGM pada tahun 1995. Hal tersebut dianggap sebagai nilai plus bagi paslon karena memiliki kesamaan latar belakang yang diharapkan mampu dalam memberantas korupsi.
Berikut alasan mengapa korupsi di Indonesia sulit untuk diberantas:
1. Budaya Korupsi
Korupsi telah menjadi bagian dari budaya di beberapa segmen masyarakat Indonesia. Dalam beberapa kasus, tindakan korupsi dianggap sebagai cara yang "biasa" atau "diperlukan" untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan keuntungan pribadi. Budaya seperti ini membuat tindakan korupsi sulit untuk dihilangkan.
2. Lemahnya Penegakan Hukum
Penegakan hukum yang tidak efektif dan sistem peradilan yang lambat dapat membuat tindakan korupsi sulit untuk dihukum. Peradilan yang tidak adil, birokrasi yang rumit, dan berbagai hambatan hukum lainnya membuat proses peradilan korupsi sering kali menjadi lamban dan terhambat.
3. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi
Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tinggi dapat menciptakan dorongan bagi tindakan korupsi. Orang-orang yang merasa terpinggirkan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dapat merasa terdorong untuk mencari cara untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang salah.
4. Ketidakbersihan Sistem Politik
Keterlibatan politik dalam tindakan korupsi dan praktik korupsi di dalam sistem politik bisa menjadi penghalang. Pemilihan umum yang mahal dan mudah dipengaruhi oleh uang dapat menciptakan ketergantungan politisi pada dana kampanye yang tidak sah.
5. Pemeriksaan Internal yang Lemah
Kurangnya pemeriksaan internal yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif di dalam lembaga-lembaga pemerintah dan bisnis dapat membantu menyembunyikan tindakan korupsi.
(zik)
Lihat Juga :
