Kabulkan Tafsir Baru Batas Usia Capres-Cawapres, Setara Institute: MK Promosikan Constitutional Evil
Selasa, 17 Oktober 2023 - 06:56 WIB
loading...
Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi mengkritik Mahkamah Konstitusi ( MK ) yang mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru. Menurut Hendardi, MK mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil).
“Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang pemilihan umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan Konstitusi RI,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).
Dia menambahkan, apa pun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. Dia mengatakan, MK telah mengambil alih peran DPR dan Presiden, dua institusi yang mempunyai kewenangan legislasi. “Karena dengan putusan menerima dan mengubah bunyi pasal tersebut, artinya MK menjalankan positive legislator,” tuturnya.
Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Syarat Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024
Selain itu, dia mengatakan, MK juga sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. “MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil),” tuturnya.
Dalam posisi ini, dia mempertanyakan kelas kenegarawanan seperti apa yang hendak dibanggakan dari hakim-hakim MK. “Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke bursa pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” imbuhnya.
“Dikabulkannya permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang pemilihan umum, yang pada pokoknya menetapkan batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, telah menegaskan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan Konstitusi RI,” kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).
Dia menambahkan, apa pun alasannya, MK telah melampaui batas kewenangannya. Dia mengatakan, MK telah mengambil alih peran DPR dan Presiden, dua institusi yang mempunyai kewenangan legislasi. “Karena dengan putusan menerima dan mengubah bunyi pasal tersebut, artinya MK menjalankan positive legislator,” tuturnya.
Baca juga: MK Kabulkan Gugatan Syarat Capres-Cawapres, Gibran Bisa Maju Pilpres 2024
Selain itu, dia mengatakan, MK juga sesuka hati menafsir ketentuan open legal policy sesuai selera penguasa. “MK yang mengklaim sebagai the sole interpreter of the constitution atau satu-satunya lembaga penafsir konstitusi, nyatanya telah memimpin penyimpangan kehidupan berkonstitusi dan mempromosikan keburukan atau kejahatan konstitusional (constitutional evil),” tuturnya.
Dalam posisi ini, dia mempertanyakan kelas kenegarawanan seperti apa yang hendak dibanggakan dari hakim-hakim MK. “Jika dengan putusan ini Gibran Rakabuming Raka melenggang ke bursa pilpres, tidak perlu analisis rumit untuk mengatakan bahwa putusan MK memang ditujukan untuk mempermudah anak Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan bapaknya dan meneguhkan dinasti Jokowi dalam perpolitikan Indonesia,” imbuhnya.
Lihat Juga :
