Maklumat Juanda 2023: Hukum Digunakan sebagai Alat Kekuasaan
loading...
Sejumlah tokoh nasional dan aktivis menyampaikan Maklumat Juanda 2023 menyikapi situasi politik dan kepemimpinan nasional di Kawasan Juanda, Jakarta Pusat. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Ratusan warga Indonesia dari berbagai kalangan menyampaikan maklumat terkait situasi politik dan kepemimpinan nasional. Mereka menyoroti perilaku elite politik dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mengabaikan kepatutan politik.
Juru Bicara Maklumat Usman Hamid mengatakan, banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa menyerap sungguh-sungguh aspirasi rakyat.
“Orientasi kebijakan menguntungkan oligarki daripada rakyat yang sebagian masih menghadapi kemiskinan dan tersingkir oleh kebijakan ekonomi. Sementara penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek,” kata Usman saat pembacaan Maklumat Juanda 2023, di Kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Salah satu inisiator Maklumat Sulistyowati Irianto menyatakan, hukum nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan. “Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggengkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilege, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” kata Sulistyowati yang juga sebagai Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI).
Para penyampai Maklumat menggarisbawahi pula soal praktik politik dinasti yang diteruskan oleh presiden. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. ”Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor,” bunyi salah satu Maklumat Juanda yang ditandatangani para tokoh tersebut.
Penandatangan Maklumat Juanda berasal dari berbagai latar belakang antara lain, guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.
Juru Bicara Maklumat Usman Hamid mengatakan, banyak kebijakan pemerintah dibuat tanpa menyerap sungguh-sungguh aspirasi rakyat.
“Orientasi kebijakan menguntungkan oligarki daripada rakyat yang sebagian masih menghadapi kemiskinan dan tersingkir oleh kebijakan ekonomi. Sementara penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek,” kata Usman saat pembacaan Maklumat Juanda 2023, di Kawasan Juanda, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).
Salah satu inisiator Maklumat Sulistyowati Irianto menyatakan, hukum nyata-nyata digunakan sebagai alat untuk mendefinisikan kekuasaan. “Mereka mengabaikan mayoritas dengan tujuan melanggengkan kepentingan-kepentingannya melalui penumpukan kekuasaan, privilege, dan akhirnya penguasaan akses kepada sumber daya,” kata Sulistyowati yang juga sebagai Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI).
Para penyampai Maklumat menggarisbawahi pula soal praktik politik dinasti yang diteruskan oleh presiden. Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga. ”Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor,” bunyi salah satu Maklumat Juanda yang ditandatangani para tokoh tersebut.
Penandatangan Maklumat Juanda berasal dari berbagai latar belakang antara lain, guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh-tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi.
(cip)
