Soal Isu Reshuffle Kabinet, PDIP: Kita Tunggu Saja!
Selasa, 01 Agustus 2017 - 16:40 WIB
Soal Isu Reshuffle Kabinet, PDIP: Kita Tunggu Saja!
A
A
A
JAKARTA - Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat belakangan ini. Isu tersebut menyikapi dinamika koalisi partai politik pendukung pemerintah pascapengesahan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.
Dikonfirmasi mengenai isu reshuffle, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto enggan banyak berkomentar.
"Kita tunggu saja," kata Hasto usai menghadiri pembukaan Pameran Lukisan koleksi Istana di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (1/8/2017). (
Diketahui, hingga belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana mengenai perombakan kabinet ini. Namun gaung isu reshuffle mulai terdengar di telinga wartawan. Baca juga: PDIP Anggap PAN Bukan Lagi Pendukung Pemerintah )
Paling belakangan, wacana reshuffle sempat ramai menjadi pembicaraan publik pasca paripurna DPR yang membahas masalah rancangan undang-undang pemilu. Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda pandangan dengan pemerintah mengenai hal ini tengah menjadi sorotan publik.
Sejumlah elite PDIP menganggap pemerintah harus memutuskan posisi PAN di pemerintahan.
Dikonfirmasi mengenai isu reshuffle, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristyanto enggan banyak berkomentar.
"Kita tunggu saja," kata Hasto usai menghadiri pembukaan Pameran Lukisan koleksi Istana di Galeri Nasional, Jakarta, Selasa (1/8/2017). (
Diketahui, hingga belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana mengenai perombakan kabinet ini. Namun gaung isu reshuffle mulai terdengar di telinga wartawan. Baca juga: PDIP Anggap PAN Bukan Lagi Pendukung Pemerintah )
Paling belakangan, wacana reshuffle sempat ramai menjadi pembicaraan publik pasca paripurna DPR yang membahas masalah rancangan undang-undang pemilu. Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda pandangan dengan pemerintah mengenai hal ini tengah menjadi sorotan publik.
Sejumlah elite PDIP menganggap pemerintah harus memutuskan posisi PAN di pemerintahan.
(dam)
