Kemlu Imbau Ormas Islam Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina melalui ICRC
Jum'at, 13 Oktober 2023 - 17:27 WIB
loading...
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau kepada ormas Islam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC). Foto/Widya Michella
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengimbau kepada organisasi masyarakat (ormas) Islam menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina melalui Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross (ICRC). ICRC diakui secara internasional untuk membantu korban pada saat terjadi konflik, gangguan keamanan, dan atau kerusuhan di suatu negara.
"Sejauh teman-teman muslim bukan hanya di Indonesia mengumpulkan (bantuan) itu silakan saja. Problemnya adalah bagaimana menyalurkannya ke Gaza saat ini. Tentu ada pilihan-pilihan yang lain bisa digunakan misalkan disampaikan ke Bulan Sabit Merah Mesir atau Yordania karena di sana ada refugee di sana dari wilayah konflik," jelas Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).
Namun, kata Lalu, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk masuk ke Jalur Gaza , Palestina. Sebab, Israel masih membombardir wilayah itu.
"Untuk problem masuk ke Gaza sama sekali tidak terkait dengan pemerintah Indonesia. Situasinya memang tidak memungkinkan untuk masuk ke Gaza saat ini," kata dia.
Baca Juga: Ratifikasi Statuta Roma Membuat Dukungan Indonesia untuk Palestina Lebih Nyata
Oleh karena ini, Kemlu selalu menekankan isu humanitarian. Sehingga dibutuhkan koridor kemanusiaan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.
"Jadi yang paling memiliki potensi besar untuk membangun humanitarian koridor itu adalah ICRC. Itu sebabnya Ibu Menlu menghubungi ICRC di awal konflik dan meminta fokusnya sekarang humanitarian koridor itu," katanya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah-langkah evakuasi sejak 7 Oktober 2023 dan hingga saat ini terus melakukan koordinasi secara intensif.
Di antaranya adalah langsung melakukan kordinasi intensif lintas perwakilan RI yakni dengan KBRI Amman, KBRI Kairo, KBRI Beirut, KBRI Damaskus, dan PTRI Jenewa. "Sejak tanggal 7 sampai sekarang dan kita terus lakukan koordinasi intensif," katanya.
Kemudian masing-masing perwakilan RI juga melakukan kordinasi intensif termasuk dengan petugas keimigrasian. Hal ini guna mengantisipasi jika evakuasi masuk ke wilayah otorisasi dari perwakilan RI.
Secara umum berbagai macam rute evakuasi telah disiapkan, baik rute jalur darat menuju ke Yordania ataupun ke mesir, ataupun menggunakan jalur udara ke negara ketiga.
"Kemudian kita menyusun rencana kontigensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Belajar dari evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka," ujarnya.
Kemlu telah mengeluarkan imbauan perjalanan yakni mengimbau warga negara yang tinggal menetap atau yang berada saat ini di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.
"Kedua kita meminta bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan termasuk wisata religi ke dua wilayah tersebut agar menunda perjalanan hingga nanti situasi lebih awal," katanya.
Selanjutnya, Kemlu juga melakukan komunikasi intensif dengan WNI yang menetap yakni melakukan meeting, termasuk kita juga membangun WA Group.
"Kita update terakhir situasi keamanan, dalam beberapa kali zoom meeting tersebut. Kami melakukan meeting pada para WNI kita terkait kontigensi tersebut untuk langka langkah proses evakuasi," ujarnya.
Terakhir, Menlu Retno Marsudi juga melakukan komunikasi dengan Presiden ICRC yang ada di Jenewa untuk mendorong dibukanya jeda kemanusiaan serta juga melakukan komunikasi langsung dengan Filipina untuk kerja sama evakuasi.
"Filipina memiliki Kedubes di Tel Aviv dan sebelumnya kerja sama evakuasi sudah beberapa kali kita lakukan utamanya dengan Filipina. Di tingkat ASEAN kita memiliki kesepakatan untuk saling membantu dalam keadaan bahaya."
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi empat warga negara Indonesia (WNI) dari dari beberapa titik di Israel ke Yordania. Evakuasi ini berhasil dilakukan melalui koordinasi intensif Kemlu RI dan KBRI Amman.
"Empat WNI tersebut saat ini telah aman dan selamat berada di wilayah Yordania setelah melakukan perjalanan darat sekitar 2 jam melalui perbatasan Jordan River Crossing/Sheikh Hussein," kata Judha dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).
Kemlu terus mengupayakan evakuasi terhadap 10 WNI yang masih berada di Gaza, Palestina. "Kemlu dan bersama Perwakilan RI masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI di Gaza," katanya.
Sebelumnya, keempat WNI tersebut berada di Tel Aviv dan dievakuasi menuju Yordania. Setelah melalui evakuasi darat sekitar 2 jam, mereka telah berada di perbatasan Jordan River Border Crossing/Sheikh Hussein
Kemlu RI melaporkan ada sebanyak 143 WNI yang berada di wilayah konflik Israel-Palestina. Sebanyak 10 orang berada di wilayah Gaza dan 133 WNI lainnya yang berada di Tepi Barat.
Dari 133 orang tersebut, hanya empat WNI yang ingin dievakuasi. "Namun Berdasarkan informasi terakhir dari 133 tersebut hanya empat yang ingin meninggalkan wilayah karena mungkin merasa aman," ucapnya.
Kemlu, kata Judha, mengaku masih belum dapat mengevakuasi 10 WNI yang menetap di Gaza. Sebab mereka berada di wilayah rawan dan hingga kini masih terus dibombardir oleh negara Israel.
"Saat kami melakukan zoom meeting dengan para WNI kita bagi dua situasi yang paling parah saat ini adalah di Gaza. 10 WNI kita ada di sana hingga saat ini Israel masih terus memborbardir Gaza ini yang paling sulit dilakukan," kata Judha.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa proses evakuasi itu mengedepankan keselamatan. Dengan demikian, perlu dipastikan keamanan jalur evakuasi terlebih dahulu.
"Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah pertempuran. Jadi proses evakuasi utamanya ada di Gaza hanya kita lakukan ketika ada jalur kemanusiaan. Nah, ini yang kita terus upayakan sehingga WNI kita bisa keluar dari wilayah Gaza dengan selamat," tuturnya.
"Sejauh teman-teman muslim bukan hanya di Indonesia mengumpulkan (bantuan) itu silakan saja. Problemnya adalah bagaimana menyalurkannya ke Gaza saat ini. Tentu ada pilihan-pilihan yang lain bisa digunakan misalkan disampaikan ke Bulan Sabit Merah Mesir atau Yordania karena di sana ada refugee di sana dari wilayah konflik," jelas Juru Bicara Kemlu Lalu Muhammad Iqbal kepada wartawan di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Jumat (13/10/2023).
Namun, kata Lalu, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk masuk ke Jalur Gaza , Palestina. Sebab, Israel masih membombardir wilayah itu.
"Untuk problem masuk ke Gaza sama sekali tidak terkait dengan pemerintah Indonesia. Situasinya memang tidak memungkinkan untuk masuk ke Gaza saat ini," kata dia.
Baca Juga: Ratifikasi Statuta Roma Membuat Dukungan Indonesia untuk Palestina Lebih Nyata
Oleh karena ini, Kemlu selalu menekankan isu humanitarian. Sehingga dibutuhkan koridor kemanusiaan untuk menyelesaikan peristiwa tersebut.
"Jadi yang paling memiliki potensi besar untuk membangun humanitarian koridor itu adalah ICRC. Itu sebabnya Ibu Menlu menghubungi ICRC di awal konflik dan meminta fokusnya sekarang humanitarian koridor itu," katanya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah-langkah evakuasi sejak 7 Oktober 2023 dan hingga saat ini terus melakukan koordinasi secara intensif.
Di antaranya adalah langsung melakukan kordinasi intensif lintas perwakilan RI yakni dengan KBRI Amman, KBRI Kairo, KBRI Beirut, KBRI Damaskus, dan PTRI Jenewa. "Sejak tanggal 7 sampai sekarang dan kita terus lakukan koordinasi intensif," katanya.
Kemudian masing-masing perwakilan RI juga melakukan kordinasi intensif termasuk dengan petugas keimigrasian. Hal ini guna mengantisipasi jika evakuasi masuk ke wilayah otorisasi dari perwakilan RI.
Secara umum berbagai macam rute evakuasi telah disiapkan, baik rute jalur darat menuju ke Yordania ataupun ke mesir, ataupun menggunakan jalur udara ke negara ketiga.
"Kemudian kita menyusun rencana kontigensi, termasuk berbagai macam skenario rute evakuasi. Belajar dari evakuasi sebelumnya, berbagai macam opsi kita buka," ujarnya.
Kemlu telah mengeluarkan imbauan perjalanan yakni mengimbau warga negara yang tinggal menetap atau yang berada saat ini di wilayah Palestina dan Israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut.
"Kedua kita meminta bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan kunjungan termasuk wisata religi ke dua wilayah tersebut agar menunda perjalanan hingga nanti situasi lebih awal," katanya.
Selanjutnya, Kemlu juga melakukan komunikasi intensif dengan WNI yang menetap yakni melakukan meeting, termasuk kita juga membangun WA Group.
"Kita update terakhir situasi keamanan, dalam beberapa kali zoom meeting tersebut. Kami melakukan meeting pada para WNI kita terkait kontigensi tersebut untuk langka langkah proses evakuasi," ujarnya.
Terakhir, Menlu Retno Marsudi juga melakukan komunikasi dengan Presiden ICRC yang ada di Jenewa untuk mendorong dibukanya jeda kemanusiaan serta juga melakukan komunikasi langsung dengan Filipina untuk kerja sama evakuasi.
"Filipina memiliki Kedubes di Tel Aviv dan sebelumnya kerja sama evakuasi sudah beberapa kali kita lakukan utamanya dengan Filipina. Di tingkat ASEAN kita memiliki kesepakatan untuk saling membantu dalam keadaan bahaya."
4 WNI Berhasil Dievakuasi dari Wilayah Israel ke Yordania
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya berhasil mengevakuasi empat warga negara Indonesia (WNI) dari dari beberapa titik di Israel ke Yordania. Evakuasi ini berhasil dilakukan melalui koordinasi intensif Kemlu RI dan KBRI Amman.
"Empat WNI tersebut saat ini telah aman dan selamat berada di wilayah Yordania setelah melakukan perjalanan darat sekitar 2 jam melalui perbatasan Jordan River Crossing/Sheikh Hussein," kata Judha dalam keterangannya, Jumat (13/10/2023).
Kemlu terus mengupayakan evakuasi terhadap 10 WNI yang masih berada di Gaza, Palestina. "Kemlu dan bersama Perwakilan RI masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI di Gaza," katanya.
Sebelumnya, keempat WNI tersebut berada di Tel Aviv dan dievakuasi menuju Yordania. Setelah melalui evakuasi darat sekitar 2 jam, mereka telah berada di perbatasan Jordan River Border Crossing/Sheikh Hussein
Kemlu RI melaporkan ada sebanyak 143 WNI yang berada di wilayah konflik Israel-Palestina. Sebanyak 10 orang berada di wilayah Gaza dan 133 WNI lainnya yang berada di Tepi Barat.
Dari 133 orang tersebut, hanya empat WNI yang ingin dievakuasi. "Namun Berdasarkan informasi terakhir dari 133 tersebut hanya empat yang ingin meninggalkan wilayah karena mungkin merasa aman," ucapnya.
Kemlu, kata Judha, mengaku masih belum dapat mengevakuasi 10 WNI yang menetap di Gaza. Sebab mereka berada di wilayah rawan dan hingga kini masih terus dibombardir oleh negara Israel.
"Saat kami melakukan zoom meeting dengan para WNI kita bagi dua situasi yang paling parah saat ini adalah di Gaza. 10 WNI kita ada di sana hingga saat ini Israel masih terus memborbardir Gaza ini yang paling sulit dilakukan," kata Judha.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa proses evakuasi itu mengedepankan keselamatan. Dengan demikian, perlu dipastikan keamanan jalur evakuasi terlebih dahulu.
"Kita tidak mungkin menggerakkan WNI kita di tengah pertempuran. Jadi proses evakuasi utamanya ada di Gaza hanya kita lakukan ketika ada jalur kemanusiaan. Nah, ini yang kita terus upayakan sehingga WNI kita bisa keluar dari wilayah Gaza dengan selamat," tuturnya.
(zik)
Lihat Juga :
