Bicara Ketahanan Pangan, Ganjar Pranowo: Bulog Mesti Dikembalikan Pada Fungsi Awal
loading...
A
A
A
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menilai negara harus mengurusi komoditas pangan. Tujuannya agar ketahanan pangan dalam negeri dapat beridiri kokoh.
Dengan stok pangan yang cukup, ia merasa negara dapat berdaulat. Untuk itu, ia mendorong agar fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) harus dikembalikan saat lembaga itu berdiri.
"Pangan mesti tahan. Stoknya cukup, kita berdaulat. Maka Bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal, sehingga urusan komoditas pangan ini adalah urusan negara," ujar Ganjar dalam Forum Akademisi Jaringan Indonesia (JARI) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, pengelolaan pangan tak boleh liberal. Dengan begitu, negara dapat mengontrol pangan yang ada.
"Karena bangsa ini butuh kepastian akan pangan nasional dan kita melihat dunia sedang menjaga pangannya masing-masing," tutur Ganjar.
"Maka segera kita kembalikan fungsi itu agar seluruh produksi kita bisa dikelola, minimal untuk kepentingan nasional kita," sambungnya.
Ganjar pun menyinggung peran Bulog. Dari sembilan bahan pangan, kata Ganjar, Bulog hanya mengatur satu komoditas yakni beras.
"Hari ini soal pangan yang sembilan bahan pokok yang dikelola oleh Bulog hanya beras. Minyak goreng kemarin kita kelabakan juga. Semua diserahkan kepada market mechanism," jelas Ganjar.
Kendati demikian, Ganjar menekankan urusan pangan harus dikelola oleh negara. Tujuannya agar stabilitas harga dapat tercapai di pasaran.
"Pangan harus dikendalikan oleh negara. Wajib hukumnya. Stabilitas harga, selesai, pangan dan pendukung pertaniannya termasuk diversifikasi pangan," tutupnya.
Dengan stok pangan yang cukup, ia merasa negara dapat berdaulat. Untuk itu, ia mendorong agar fungsi Badan Urusan Logistik (Bulog) harus dikembalikan saat lembaga itu berdiri.
"Pangan mesti tahan. Stoknya cukup, kita berdaulat. Maka Bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal, sehingga urusan komoditas pangan ini adalah urusan negara," ujar Ganjar dalam Forum Akademisi Jaringan Indonesia (JARI) di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, pengelolaan pangan tak boleh liberal. Dengan begitu, negara dapat mengontrol pangan yang ada.
"Karena bangsa ini butuh kepastian akan pangan nasional dan kita melihat dunia sedang menjaga pangannya masing-masing," tutur Ganjar.
"Maka segera kita kembalikan fungsi itu agar seluruh produksi kita bisa dikelola, minimal untuk kepentingan nasional kita," sambungnya.
Ganjar pun menyinggung peran Bulog. Dari sembilan bahan pangan, kata Ganjar, Bulog hanya mengatur satu komoditas yakni beras.
"Hari ini soal pangan yang sembilan bahan pokok yang dikelola oleh Bulog hanya beras. Minyak goreng kemarin kita kelabakan juga. Semua diserahkan kepada market mechanism," jelas Ganjar.
Kendati demikian, Ganjar menekankan urusan pangan harus dikelola oleh negara. Tujuannya agar stabilitas harga dapat tercapai di pasaran.
"Pangan harus dikendalikan oleh negara. Wajib hukumnya. Stabilitas harga, selesai, pangan dan pendukung pertaniannya termasuk diversifikasi pangan," tutupnya.
(kri)