Wacana Duet Prabowo-Gibran Berdampak Negatif bagi Citra Jokowi
loading...
Wacana duet Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menimbulkan citra negatif bagi Presiden Jokowi. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana duet Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 menimbulkan citra negatif bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Politik dinasti akan melekat di Jokowi jika wacana tersebut terwujud.
"(Duet Prabowo-Gibran) memang akan mengundang narasi negatif terhadap publik, banyak yang menilai negatif kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Kenapa Jokowi memasangkan Gibran sebagai cawapres?" kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin di Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, Jokowi harus menghindari kondisi tersebut agar tidak dianggap melanggengkan dinasti politik. Ujang juga khawatir apabila nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan umur cawapres dapat berusia 35 tahun.
Uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres akan dianggap hanya untuk mengakomodir nama Gibran. "Ada tuduhan dari publik kepada MK bahwa bukan the guardian of constitution, tapi guardian keluarga Jokowi," tegasnya.
Untuk itu, Ujang berharap Jokowi dapat menghindari hal tersebut. Dia menyebut Gibran tak seharusnya diloloskan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.
"Itu kan suatu tanggapan yang pedas dari publik kepada MK. Oleh karena itu, untuk menghindari hal seperti itu, mestinya Gibran tidak diloloskan untuk bisa jadi cawapres dengan keputusan MK," sambung Ujang.
Kendati demikian, sambung Ujang, MK bisa saja mengabulkan batas umur capres-cawapres menjadi 35 tahun lantaran adanya tekanan dari pemerintah. Apalagi Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Jokowi.
Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan pencalonan Gibran bisa menciptakan "perang bubat" antara kubu Prabowo dengan PDIP. Dalam hal ini PDIP lagi-lagi akan merasa diabaikan keluarga Jokowi.
"Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Boby, dan juga Jokowi sendiri di PDIP," katanya.
Dia menyebutkan pencalonan Gibran tampaknya sedang ditunggu-tunggu para rival politik Jokowi. Narasi politik dinasti akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menentang legitimasi dan kredibilitas politik Jokowi.
Putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata terhadap keinginan besar Jokowi dalam perpolitikan nasional. Narasi politik dinasti bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK.
Kemudian pasangan Prabowo-Gibran akan mengonsolidasikan semua lawan politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan terbuka. "Di sinilah, pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menemukan urgensi dan revelansinya," tandasnya.
"(Duet Prabowo-Gibran) memang akan mengundang narasi negatif terhadap publik, banyak yang menilai negatif kepada Gibran dan Presiden Jokowi. Kenapa Jokowi memasangkan Gibran sebagai cawapres?" kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin di Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Menurutnya, Jokowi harus menghindari kondisi tersebut agar tidak dianggap melanggengkan dinasti politik. Ujang juga khawatir apabila nantinya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan umur cawapres dapat berusia 35 tahun.
Uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres akan dianggap hanya untuk mengakomodir nama Gibran. "Ada tuduhan dari publik kepada MK bahwa bukan the guardian of constitution, tapi guardian keluarga Jokowi," tegasnya.
Untuk itu, Ujang berharap Jokowi dapat menghindari hal tersebut. Dia menyebut Gibran tak seharusnya diloloskan untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.
"Itu kan suatu tanggapan yang pedas dari publik kepada MK. Oleh karena itu, untuk menghindari hal seperti itu, mestinya Gibran tidak diloloskan untuk bisa jadi cawapres dengan keputusan MK," sambung Ujang.
Kendati demikian, sambung Ujang, MK bisa saja mengabulkan batas umur capres-cawapres menjadi 35 tahun lantaran adanya tekanan dari pemerintah. Apalagi Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Jokowi.
Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan pencalonan Gibran bisa menciptakan "perang bubat" antara kubu Prabowo dengan PDIP. Dalam hal ini PDIP lagi-lagi akan merasa diabaikan keluarga Jokowi.
"Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Boby, dan juga Jokowi sendiri di PDIP," katanya.
Dia menyebutkan pencalonan Gibran tampaknya sedang ditunggu-tunggu para rival politik Jokowi. Narasi politik dinasti akan menjadi amunisi yang sangat efektif untuk menentang legitimasi dan kredibilitas politik Jokowi.
Putusan MK dan deklarasi Prabowo-Gibran akan dianggap sebagai manifestasi nyata terhadap keinginan besar Jokowi dalam perpolitikan nasional. Narasi politik dinasti bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK.
Kemudian pasangan Prabowo-Gibran akan mengonsolidasikan semua lawan politik Jokowi untuk bersatu, termasuk PDIP, untuk melakukan perlawanan terbuka. "Di sinilah, pertemuan Puan Maharani dan Jusuf Kalla menemukan urgensi dan revelansinya," tandasnya.
(poe)
Explore More