Demokrat Nilai Kampanye Masker Pengalihan Atas Kegagalan Pemerintah

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan, menanggapi dingin permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajarannya untuk mengkampanyekan penggunaan masker selama 2 pekan .

Menurutnya, itu hanya pengalihan isu atas kegagalan pemerintah tangani pandemi virus Corona (Covid-19). (Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Dua Minggu Ini Kita Fokus Kampanye Pakai Masker)

"Bentuk kampanye ini, menurut saya, lebih kepada pengalihan isu terkait kegagalan pemerintah menangani Covid. Baik dari sisi kesehatan juga dari sisi penanganan ekonomi," kata Irwan, Selasa (4/8/2020). (Baca juga: Bertambah 6, Total 839 WNI di Luar Negeri Sembuh dari Covid-19)

Irwan menjelaskan, kondisi ekonomi sedang menuju resesi, penambahan kasus Covid-19 setiap harinya terus berlipat dan yang meninggal pun melebih angka kematian global. Dalam kondisi tersebut, Presiden mengkampanyekan penggunaan masker seakan bentuk pengalihan isu karena seharusnya itu dilakukan di awal pandemi.

"Tindakan pemerintah itu menurut saya hanya mengalihkan perhatian masyarakat dari kegagalan pemerintah, dibanding kemudian pemerintah melakukan langkah konkret terkait penanganan Covid di Tanah Air," tukasnya.

Legislator asal Kalimantan Timur (Kaltim) ini melihat, selama ini masyarakat sudah banyak yang menggunakan masker dan mengkampanyekannya. Justru yang tidak konsisten itu pemerintah sendiri dalam penanganan Covid-19, salah satunya pembubaran Gugus Tugas yang kemudian diganti menjadi Komite Penanganan Covid-19 yang nampaknya lebih fokus pada ekonomi.

Belum lagi kata dia, amburadulnya distribusi APD (alat pelindung diri termasuk jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos). "Jadi semuanya itu menunjukan kegagalan pemerintah kemudian mengalihkan isu dengan gerakan yang hanya menambah ketidakpercayaan masyarakat," ujar Irwan.

Menurut Sekretaris Bendahara Fraksi Partai Demokrat DPR ini, seharusnya Corona bisa dimitigasi lebih awal dan pemerintah tidak terburu-buru menerapkan new normal. Sehingga, jelas sekali dengan new normal yang disusul pelonggaran transportasi darat, laut dan udara hingga pada akhirnya berada pada situasi sekarang yang mana, grafik terus meninggi.

"Jadi kalau ditanyakan apa yang harus dilakukan untuk cegah ini, kembali pada kebijakan pemerintah yang konkret termasuk regulasi terkait transportasi, kebijakan PSBB, kemudian segera kucurkan dana yang sudah dijamin undang-undang baik dana kesehatan, biaya penanganan Covid dan jaring pengaman sosialnya," terangnya.

"Kalau jaring pengaman sosial diterima masyarakat konkret, saya pikir ajakan untuk di rumah, social distancing dan lain-lain akan efektif. Kalau masyarakat dibiarkan hidup sendiri, cari makan sendiri, disuruh bermasker, disuruh di rumah, social distancing saya pikir sia-sia belaka," imbuhnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah instrospeksk diri sebelum memberikan sanksi ke masyarakat karena, dengan sanksi situasi seperti ini bukan menyelesaikan masalah. Dia pun mengibaratkan kondisi ini dengan pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari.

"Jadi pemerintahnya ini sudah kencing berdiri, masyarakat lihat pemerintah seperti ini akhirnya enggak ada yang diteladani, kepemimpinan itu harusnya ada teladan mulai dari presiden sampai ke bawah. Kalau nggak gak selesai-selesai Covid-19 ini," pungkasnya.