Potensi Krisis Pangan Dunia, Pemerintah Diminta Tambah Anggaran Pangan
Kamis, 30 April 2020 - 08:25 WIB
loading...
Foto: dok/SINDOphoto
A
A
A
JAKARTA - DPR mendesak pemerintah menambah anggaran pangan. Hal ini sejalan dengan peringatan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang menyatakan bahwa pandemi Covid-19 berpotensi menyebabkan krisis pangan dunia.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan, anggaran tambahan pangan bisa didapatkan dari refocussing atau realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Hingga kini masih ada dana realokasi anggaran yang masih tersisa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum terdistribusikan,” katanya di Jakarta kemarin.
Hasan mengusulkan agar dana tersebut diberikan kepada Perum Bulog supaya digunakan untuk membeli hasil bumi dari petani maupun nelayan. Pembelian gabah/beras maupun ikan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan Bulog harus dengan harga yang menguntungkan petani/nelayan.
Selanjutnya, beras tersebut disimpan di gudang-gudang Bulog, sedangkan untuk ikan hasil tangkapan nelayan tersebut bisa disimpan di cold storage milik dinas perikanan di berbagai daerah. Setelah beras maupun ikan dikuasai pemerintah melalui Bulog, selanjutnya bahan pangan tersebut dijual ke masyarakat dengan harga murah. “Kalau perlu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET),” desak anggota Dewan dari Dapil Jatim II ini.
Itu merupakan cara pemerintah memberikan insentif kepada petani maupun nelayan. Dengan demikian, para petani maupun nelayan akan lebih bekerja keras untuk bertani maupun mencari ikan. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi kepada masyarakat yang membeli beras maupun ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. “Karena mereka membeli dengan harga yang murah,” katanya.
Manfaat lainnya, akan terjadi perputaran uang di masyarakat perdesaan maupun di daerah pesisir. Dampak lanjutannya, di perdesaan maupun di daerah pesisir yang selama ini merupakan daerah marginal, perekonomiannya akan menggeliat.
“Dalam situasi seperti ini pemerintah harus hadir tatkala perut rakyat lapar. Namun, kehadiran pemerintah ini tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang hasil bumi, barang yang dihasilkan petani maupun nelayan,” ucap Hasan.
Cara seperti itu sangat mungkin dilakukan pemerintah mengingat saat ini sedang terjadi panen raya di sebagian besar daerah di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan panen raya pada April 2020 ini mencakup areal sawah seluas 1,73 juta hektare (ha) secara nasional. Hasilnya, sekitar 5,27 juta ton setara beras.
“Panen raya akan berlangsung sampai Mei. Panen bulan Mei itu cakupannya 1,38 juta ha dengan produksi beras 3,81 juta ton. Tugas pemerintah ialah menjaga stabilitas harga,” kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi saat video conference dengan wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Sementara itu, Perum Bulog tahun ini merencanakan penyerapan beras petani untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950.000 ton. Sebanyak 61% dari target penyerapan tersebut direncanakan dilakukan sepanjang masa panen raya April-Juni 2020.
“Target pengadaan tersebut ditujukan untuk menjaga agar stok cadangan beras pemerintah tetap berada pada rentang 1-1,5 juta ton,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat bersama dengan Komisi IV DPR, Kamis (9/4/2020). (Sudarsono)
Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin mengatakan, anggaran tambahan pangan bisa didapatkan dari refocussing atau realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Hingga kini masih ada dana realokasi anggaran yang masih tersisa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang belum terdistribusikan,” katanya di Jakarta kemarin.
Hasan mengusulkan agar dana tersebut diberikan kepada Perum Bulog supaya digunakan untuk membeli hasil bumi dari petani maupun nelayan. Pembelian gabah/beras maupun ikan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan Bulog harus dengan harga yang menguntungkan petani/nelayan.
Selanjutnya, beras tersebut disimpan di gudang-gudang Bulog, sedangkan untuk ikan hasil tangkapan nelayan tersebut bisa disimpan di cold storage milik dinas perikanan di berbagai daerah. Setelah beras maupun ikan dikuasai pemerintah melalui Bulog, selanjutnya bahan pangan tersebut dijual ke masyarakat dengan harga murah. “Kalau perlu pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET),” desak anggota Dewan dari Dapil Jatim II ini.
Itu merupakan cara pemerintah memberikan insentif kepada petani maupun nelayan. Dengan demikian, para petani maupun nelayan akan lebih bekerja keras untuk bertani maupun mencari ikan. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi kepada masyarakat yang membeli beras maupun ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. “Karena mereka membeli dengan harga yang murah,” katanya.
Manfaat lainnya, akan terjadi perputaran uang di masyarakat perdesaan maupun di daerah pesisir. Dampak lanjutannya, di perdesaan maupun di daerah pesisir yang selama ini merupakan daerah marginal, perekonomiannya akan menggeliat.
“Dalam situasi seperti ini pemerintah harus hadir tatkala perut rakyat lapar. Namun, kehadiran pemerintah ini tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang hasil bumi, barang yang dihasilkan petani maupun nelayan,” ucap Hasan.
Cara seperti itu sangat mungkin dilakukan pemerintah mengingat saat ini sedang terjadi panen raya di sebagian besar daerah di Indonesia. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan panen raya pada April 2020 ini mencakup areal sawah seluas 1,73 juta hektare (ha) secara nasional. Hasilnya, sekitar 5,27 juta ton setara beras.
“Panen raya akan berlangsung sampai Mei. Panen bulan Mei itu cakupannya 1,38 juta ha dengan produksi beras 3,81 juta ton. Tugas pemerintah ialah menjaga stabilitas harga,” kata Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Suwandi saat video conference dengan wartawan di Jakarta, Selasa (7/4/2020).
Sementara itu, Perum Bulog tahun ini merencanakan penyerapan beras petani untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 950.000 ton. Sebanyak 61% dari target penyerapan tersebut direncanakan dilakukan sepanjang masa panen raya April-Juni 2020.
“Target pengadaan tersebut ditujukan untuk menjaga agar stok cadangan beras pemerintah tetap berada pada rentang 1-1,5 juta ton,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat bersama dengan Komisi IV DPR, Kamis (9/4/2020). (Sudarsono)
(ysw)
Lihat Juga :
