HUT ke-78, TNI Diminta Lebih Fokus pada Geopolitik Kawasan

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) hari ini menggelar peringatan HUT ke-78 di Kawasan Monas, Jakarta Pusat. Sebagai institusi pertahanan negara, TNI diminta mencermati perkembangan geopolitik di kawasan.

Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, sudah saatnya TNI berbenah diri dengan lebih fokus pada geopolitik kawasan. ”Kita ketahui bersama bahwa Perang Rusia-Ukraina juga berdampak pada intensitas di Laut China Selatan dan Selat Taiwan,” ujarnya, Kamis (5/10/2023).

Dengan alasan untuk mengimbangi pengaruh China di kawasan, Amerika Serikat menggelar kekuatan militernya di beberapa pangkalan militer di Filipina sejak 2022. Penggelaran kekuatan militer Amerika Serikat tersebut menyusul gelar kekuatan di Darwin, Australia. Berikutnya kekuatan militer juga digelar di Papua Nugini (PNG) sejak awal 2023. “Kita paham Amerika Serikat menggunakan strategi containment untuk mengepung China,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning ini.



Mantan anggota Komisi I DPR ini menyebut, TNI patut mencermati bahwa strategi containment yang semula ditujukan kepada China, bisa juga tiba-tiba berbalik ditujukan kepada negara lain di kawasan. Posisi kekuatan militer Amerika Serikat saat ini ada di sebelah Utara, Selatan, dan Timur wilayah NKRI.

“Separatisme Papua yang tak kunjung tuntas bisa saja memancing kekuatan militer negara lain yang memiliki aset atau investasi di Papua. Dengan alasan melindungi aset dan investasinya, maka kekuatan militer negara tersebut bisa saja masuk ke wilayah NKRI. Apalagi jika dibungkus dengan isu untuk perlindungan HAM," ucapnya.



Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini menambahkan, memasuki tahun politik separatisme Papua harus bisa diselesaikan secara tuntas pada tataran nasional dan internasional. Pengalaman negara lain, seperti Inggris menyelesaikan separatisme Irlanda, Spanyol menyelesaikan separatisme Catalunya, dan Sri Lanka menyelesaikan separatisme Tamil dapat digunakan TNI untuk menyelesaikan separatisme Papua.

”Kekuatan separatisme Papua jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan separatisme Irlandia ataupun Tamil sehingga di atas kertas dapat diselesaikan relatif lebih cepat,” ujarnya.

Memasuki 2024, kata Nuning, seharusnya TNI fokus berbenah diri untuk bisa menyelesaikan separatisme Papua. ”Dengan penyelesaian separatisme Papua secara komprehensif, maka kita semua dapat menyelenggarakan tahapan pilpres, pileg, dan pilkada tanpa gangguan stabilitas keamanan dalam negeri sekaligus TNI dapat berkonsentrasi pada geopolitik kawasan,” katanya.