Netralitas TNI di Pemilu 2024
Kamis, 05 Oktober 2023 - 05:16 WIB
loading...
A
A
A
Jelang tahun politik 2024, sejauh ini belum muncul laporan tentang keterlibatan TNI dalam politik praktis. Namun bukan berarti kerawanan tersebut tidak ada. Dan titik rawan itu di antaranya datang dari para purnawirawan yang terjun langsung menjadi calon legislative, baik di DPRD II, DPRD I, maupun DPR RI. Gula-gula kekuasaan yang sangat menggiurkan akan menjadi variabel yang mendorong pemanfaatan TNI untuk kepentingan pragmatis.
Kewaspadaan tersebut harus menjadi perhatian mengingat besarnya purnawirawan TNI yang turun gelanggang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Hal tersebut bisa dilihat dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dikeluarkan KPU. Dari list tertera di caleg DPR RI misalnya, nama-nama purnawirawan jenderal TNI tersebar hampir di semua parpol. Keberadaan mereka sangat potensial menyeret oknum prajurit maupun institusi –dengan berbagai skala- untuk kepentingan pemenangan.
Tak kalah rawannya adalah kehadiran para purnawirawan sebagai tim sukses pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Nama-nama yang sudah muncul dalam tim sukses ini bahkan pada level mantan panglima TNI. Beberapa nama purnawiran jenderal terkemuka pun sudah menjadi rahasia publik berada di balik partai politik dan pasangan capres-cawapres. Terlebih, ada juga purnawirawan yang bakal maju dalam kontestansi pemilihan presiden, yakni Letjen (Purn) Prabowo Subianto .
Tentu bukan tantangan mudah bagi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk menegakkan netralitas TNI sebagaimana diamanahkan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta menjaga prajuritnya agar tidak tergoda melanggar larangan terlibat menjadi penyelenggara pemilu atau tim kampanye pemilu seperti digariskan Pasal 280 Ayat (3) UU Pemilu 2017.
baca juga: Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Berikut Ini 11 Larangan bagi Prajurit TNI
Kendati demikian, kerja keras dan sistematis harus dilakukan untuk meminimalisir potensi ancaman tersebut. Karena itulah, Panglima TNI jauh hari sudah mengingatkan jajarannya agar tidak ikut campur dalam politik praktis pada Pemilu 2024 nanti. Secara tegas dia mengingatkan netralitas menjadi kunci keamanan dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Kewaspadaan tersebut harus menjadi perhatian mengingat besarnya purnawirawan TNI yang turun gelanggang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Hal tersebut bisa dilihat dari Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dikeluarkan KPU. Dari list tertera di caleg DPR RI misalnya, nama-nama purnawirawan jenderal TNI tersebar hampir di semua parpol. Keberadaan mereka sangat potensial menyeret oknum prajurit maupun institusi –dengan berbagai skala- untuk kepentingan pemenangan.
Tak kalah rawannya adalah kehadiran para purnawirawan sebagai tim sukses pasangan calon presiden-calon wakil presiden. Nama-nama yang sudah muncul dalam tim sukses ini bahkan pada level mantan panglima TNI. Beberapa nama purnawiran jenderal terkemuka pun sudah menjadi rahasia publik berada di balik partai politik dan pasangan capres-cawapres. Terlebih, ada juga purnawirawan yang bakal maju dalam kontestansi pemilihan presiden, yakni Letjen (Purn) Prabowo Subianto .
Tentu bukan tantangan mudah bagi Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk menegakkan netralitas TNI sebagaimana diamanahkan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta menjaga prajuritnya agar tidak tergoda melanggar larangan terlibat menjadi penyelenggara pemilu atau tim kampanye pemilu seperti digariskan Pasal 280 Ayat (3) UU Pemilu 2017.
baca juga: Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Berikut Ini 11 Larangan bagi Prajurit TNI
Kendati demikian, kerja keras dan sistematis harus dilakukan untuk meminimalisir potensi ancaman tersebut. Karena itulah, Panglima TNI jauh hari sudah mengingatkan jajarannya agar tidak ikut campur dalam politik praktis pada Pemilu 2024 nanti. Secara tegas dia mengingatkan netralitas menjadi kunci keamanan dan kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Lihat Juga :
