Permudah Buat Kebijakan, Kementerian ATR/BPN Perlu Bangun Museum Agraria

JAKARTA - Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan menilai, pendirian Museum Agraria bagian dari ikhtiar untuk memfasilitasi pelaksanaan reforma agraria.

Berdasarkan pada kondisi sejarah kelembagaan dan kebijakan agrarian atau pertanahan dari masa pra kemerdekaan sampai dengan pascareformasi saat ini menunjukkan perubahan kelembagaan dan kebijakan yang sangat dinamis. Untuk itu, diperlukan suatu upaya agar hal tersebut dapat terdokumentasi dengan baik. “Salah satunya berupa pendirian Museum Agraria,” ungkapnya, Selasa (3/10/2023).

Pentingnya pembangunan Museum Agraria disampaikan Dalu Agung saat menjalani sidang promosi doktor di SB-IPB University. Dalu Agung dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude. Dalam penelitian disertasinya, Dalu Agung mengangkat topik “Penataan Ulang Kelembagaan dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis di Bidang Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang”.

Menurut Dalu Agung, keberadaan Museum Agraria akan mempermudah bagi para pelaku reforma agraria untuk dapat melihat ulang lintasan sejarah agraria yang selama ini belum terekam dengan baik secara terpadu. “Proses penilikan sejarah tersebut tentunya akan membantu para pemangku kepentingan untuk secara lebih cermat dalam menentukan kebijakan agraria,” paparnya.



Selain itu, keberadaan Museum Agraria akan membantu para generasi muda untuk dapat belajar secara lebih nyata perubahan kelembagaan dan kebijakan agraria pada masa lalu. “Hasil penelitian disertasinya menunjukkan bahwa trayektori sejarah dinamika kelembagaan agraria telah panjang membentang sejak Republik Indonesia dilahirkan,” ucapnya.



Namun demikian, setiap periode zaman dan pemerintahan memiliki tantangan politik dan masalah agraria yang berbeda-beda. Hal ini menghasilkan kebijakan agraria berikut terobosannya yang juga berbeda. “Selalu tersisa gap antara niat ideal dan praktik implementasinya. Di antara faktor penentu utamanya adalah jenis kepemimpinan dan political will dari pemerintah,” paparnya.

Untuk itu, penting disarankan bahwa selain konsep dan desain perencanaan pembangunan dan program-program nasional agraria yang baik, diperlukan suatu mekanisme politik yang lebih demokratis dalam pemilihan pemimpin politik yang selaras dengan kebutuhan dan kewenangan kelembagaan yang diperlukan. “Bukan semata pertimbangan politik pragmatis kekuasaan,” katanya

Dorongan dari kekuatan kelompok penekan, baik jaringan media, masyarakat sipil, dan kalangan akademisi penting dilakukan lebih signifikan dengan menjadi mitra kritis pemerintah. “Tujuannya untuk memastikan political will pemerintah semakin kuat dalam menjalankan mandat konstitusinya, khususnya dalam bidang agraria, pertanahan dan tata ruang,” katanya.