Polri: Tak Ada Penegakan Hukum dalam Operasi Nusantara Cooling System Pemilu 2024
Senin, 02 Oktober 2023 - 14:44 WIB
loading...
Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023). FOTO/MPI/PUTERANEGARA
A
A
A
JAKARTA - Polri menegaskan tidak ada penegakkan hukum dalam Operasi Nusantara Cooling System (NCS) untuk menghadapi Pemilu 2024 . Operasi NCS akan mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif.
"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," kata Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023).
Operasi NCS ini didasarkan surat perintah (sprin) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023. Namun Operasi NCS sendiri dimulai sejak 11 September 2023.
Menurut Asep, tujuan operasi NCS guna meminimalisir konflik berlatar belakang SARA baik yang terjadi di masyarakat maupun ruang siber dan sasaran operasi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.
"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," kata Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023).
Operasi NCS ini didasarkan surat perintah (sprin) Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023. Namun Operasi NCS sendiri dimulai sejak 11 September 2023.
Menurut Asep, tujuan operasi NCS guna meminimalisir konflik berlatar belakang SARA baik yang terjadi di masyarakat maupun ruang siber dan sasaran operasi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata.
Lihat Juga :
