Mahfud MD Mau Turun Tangan jika Ada Kesulitan Usut Kasus Dugaan Korupsi di Kementan
loading...
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD siap turun tangan jika ada yang menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Foto/Raka Dwi Novianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD siap turun tangan jika ada yang menghalang-halangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Dia menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung proses pengusutan setiap perkara, termasuk kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan.
"Kalau ada kesulitan di situ, bilang ke saya, saya turun tangan," kata Mahfud MD usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).
Diketahui, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa dokumen yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementan. Dokumen tersebut telah dipersiapkan untuk dimusnahkan.
Mahfud pun mengatakan dirinya belum mendengar informasi tersebut. Namun, kata Mahfud, tindakan menghilangkan dokumen juga perlu diusut, dan dipisahkan dengan dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK.
"Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada, saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut," kata Mahfud MD.
"Satu, korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana. Penghilangan dokumen tindak pidana juga. Ada hukumnya sendiri, itu harus dikejar," sambungnya.
"Kalau ada kesulitan di situ, bilang ke saya, saya turun tangan," kata Mahfud MD usai Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10/2023).
Diketahui, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa dokumen yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi di Kementan. Dokumen tersebut telah dipersiapkan untuk dimusnahkan.
Mahfud pun mengatakan dirinya belum mendengar informasi tersebut. Namun, kata Mahfud, tindakan menghilangkan dokumen juga perlu diusut, dan dipisahkan dengan dugaan korupsi yang tengah diselidiki KPK.
"Ya harus diusut, itu tindak pidana sendiri kalau memang ada, saya tidak tahu, belum dengar. Tapi kalau itu memang ada harus diusut," kata Mahfud MD.
"Satu, korupsinya sendiri itu adalah tindak pidana. Penghilangan dokumen tindak pidana juga. Ada hukumnya sendiri, itu harus dikejar," sambungnya.
(rca)
Explore More