Jokowi Diminta Tegas Soal Posisi Jaksa Agung

JAKARTA - Masih terjadinya penangkapan jaksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguatkan dasar perlunya evaluasi kinerja Jaksa Agung HM. Prasetyo. Jaksa Agung seharusnya dijabat oleh orang bukan dari latar belakang partai politik.

Direktur Indonesia Budget Centre‎, Roy Salam meragukan sikap profesionalitas Jaksa Agung dari kalangan partai politik. Seharusnya, pertimbangan ini menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jokowi harus bersikap tegas bahwa untuk posisi pimpinan lembaga negara yang bersifat yudikatif harusnya dipimpin oleh orang-orang profesional, independen, dan integritas tinggi, sehingga bisa memperbaiki lembaga tersebut," ujar Roy dalam perbincangannya dengan SINDOnews, Senin (12/6/2017).

Dia juga merasa pesimis akan ada perubahan di internal korps Adhiyaksa itu jika masih dipimpin HM. Prasetyo yang merupakan mantan kader Partai Nasdem. Padahal, kata dia persoalan jaksa nakal harus segera diatasi.

"Tapi bagaimana kita akan bisa melihat sebuah perubahan yang nyata di dalam tubuh kelembagaan ini, meskipun di bawah garis langsung komando presiden," ucapnya.

KPK menangkap Kepala Seksi Intel III Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada Jumat, 9 Juni 2016 dini hari. Penangkapan terhadap jaksa bukan kali ini saja. (Baca: KPK Tetapkan Jaksa Kejati Bengkulu Tersangka)

Sebelumnya tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) juga tercatat beberapa kali melakukan penangkapan terhadap oknum pegawai kejaksaan. Pada April 2016, dua oknum jaksa di Kejati Jawa Barat juga ditangkap KPK. (Baca: KPK Tangkap Dua Jaksa Kejati Jawa Barat)

Kemudian, Jaksa Ahmad Fauzi dari Kejati Jawa Timur pernah terjaring penangkapan oleh KPK.‎‎ Penangkapan juga terjadi terhadap Deputi Informasi Hukum dan Kerja Badan Keamanan Laut Eko Susilo Hadi, yang merupakan jaksa senior di Kejaksaan Agung (Kejagung).