Soal RPP Turunan UU Kesehatan, Pasal Zat Adiktif Berupa Tembakau Disorot
Senin, 25 September 2023 - 14:11 WIB
loading...
Isi RPP UU Kesehatan khususnya pada pasal zat adiktif berupa produk tembakau disorot. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diharapkan peduli pada pekerja. Hal ini dikatakan oleh Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI).
Ketua Umum Pimpinan Pusat RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan keprihatinan atas isi RPP UU Kesehatan tersebut, khususnya pada pasal zat adiktif berupa produk tembakau yang berisi sejumlah larangan total, dapat mematikan ekosistem industri hasil tembakau.
"Tenaga kerjanya juga legal dan merupakan mata pencaharian halal. Oleh karena itu, kami sangat kecewa dengan isi usulan RPP Kesehatan yang beredar saat ini karena penuh dengan larangan total, bukan lagi bersifat pengaturan," kata Sudarto dalam keterangannya, Senin (25/9/2023).
Baca juga: Sesat Pikir UU Kesehatan, Perspektif Pengendalian Tembakau
Terlebih kata Sudarto, ini bukan pertama kali Kemenkes mendorong upaya larangan total yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau. Ia mengamati upaya tersebut selalu dilakukan, termasuk saat menyusun UU Kesehatan di mana tembakau sempat disetarakan dengan narkotika dan psikotropika.
"Kemenkes tidak memikirikan solusi bagi sektor IHT (industri hasil tembakau) yang mampu menyerap lebih dari 6 juta jiwa, di mana lebih dari 150 ribu-nya adalah anggota kami, yaitu serikat pekerja RTMM-SPSI, yang tersebar di seluruh Indonesia," jelasnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan keprihatinan atas isi RPP UU Kesehatan tersebut, khususnya pada pasal zat adiktif berupa produk tembakau yang berisi sejumlah larangan total, dapat mematikan ekosistem industri hasil tembakau.
"Tenaga kerjanya juga legal dan merupakan mata pencaharian halal. Oleh karena itu, kami sangat kecewa dengan isi usulan RPP Kesehatan yang beredar saat ini karena penuh dengan larangan total, bukan lagi bersifat pengaturan," kata Sudarto dalam keterangannya, Senin (25/9/2023).
Baca juga: Sesat Pikir UU Kesehatan, Perspektif Pengendalian Tembakau
Terlebih kata Sudarto, ini bukan pertama kali Kemenkes mendorong upaya larangan total yang mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau. Ia mengamati upaya tersebut selalu dilakukan, termasuk saat menyusun UU Kesehatan di mana tembakau sempat disetarakan dengan narkotika dan psikotropika.
"Kemenkes tidak memikirikan solusi bagi sektor IHT (industri hasil tembakau) yang mampu menyerap lebih dari 6 juta jiwa, di mana lebih dari 150 ribu-nya adalah anggota kami, yaitu serikat pekerja RTMM-SPSI, yang tersebar di seluruh Indonesia," jelasnya.
Lihat Juga :
