Hadapi Kesenjangan Vertikal-Horizontal, Indonesia Harus Ubah Sistem Ekonomi

Rabu, 17 Mei 2017 - 01:00 WIB
Hadapi Kesenjangan Vertikal-Horizontal, Indonesia Harus Ubah Sistem Ekonomi
Hadapi Kesenjangan Vertikal-Horizontal, Indonesia Harus Ubah Sistem Ekonomi
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengatakan, kapitalisme menyebabkan Indonesia menghadapi dua kesenjangan. Pertama, secara vertikal yakni kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan secara horizontal berupa kesenjangan pembangunan antardaerah.

Menurut HT, Indonesia belum siap menerapkan kapitalisme karena mayoritas masyarakat masih tertinggal pendidikan dan kesejahteraannya. Kapitalisme, kata HT, memaksa masyarakat yang sudah dan belum mapan saling berhadapan dengan perlakuan yang sama.

Akibatnya, ekonomi terkonsentrasi pada masyarakat yang sudah mapan karena lebih siap secara jaringan, modal, dan lainnya. Pembangunan pun terkonsentrasi di tempat tertentu. Dari 514 kabupaten/kota kurang dari 10 yang sudah terbangun dengan baik

Tanpa membenahi kesenjangan vertikal dan horizontal tersebut, Indonesia akan terus berputar-putar sebagai negara berkembang. Dia mengatakan, sistem ekonomi harus diubah agar Indonesia bisa cepat menjadi negara maju. Pembangunan harus diarahkan ke daerah-daerah agar merata.

“Membangun Indonesia ke depan harus mempersempit kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan antar daerah,” tutur HT, Selasa (16/5/2017).

Di sisi lain, lanjut HT, masyarakat bawah didorong ke menengah, yang menengah naik ke atas agar lebih banyak penggerak ekonomi nasional. "Membangun Indonesia maju harus vertikal mempercepat masyarakat bawah naik ke atas, dan horizontal merata di seluruh daerah," tutur pria asal Surabaya ini.

Dia mengatakan, butuh keberpihakan agar masyarakat bisa bertumbuh dan naik kelas. Artinya ada perlakuan khusus, misalnya UMKM diberikan kemudahan mengakses dana murah, pelatihan keterampilan dan proteksi.

Begitu pun petani. Salah satu permasalahan utama mereka, hanya penggarap lahan. Kapan saja bisa kehilangan lahan garapan dan menjadi pengangguran saat pemilik menjual lahannya untuk beralih fungsi. Perlu mekanisme agar petani bisa memiliki lahan. Misalnya disediakan lahan yang bisa dicicil dengan hasil panen mereka.
(wib)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.4541 seconds (0.1#10.140)