Latihan Gabungan Militer dan Diplomasi Pertahanan

PRAJURIT TNI tidak perlu minder dengan kemampuannya. Sebab kekuatan TNI sudah setara dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS) dan Australia. Pengakuan akan kemampuan TNI pun sudah diakui banyak negara, hingga TNI sering diundang dalam berbagai latihan militer di berbagai negara.

baca juga: Ribuan Tentara dari 17 Negara Ikuti Latihan Militer Super Garuda Shield 2023

Pernyataan yang disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono kala menyaksikan operasi pendaratan amphibi dalam Latgabma Super Garuda Shield (SGS) 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9) tidak berlebihan. Berdasar situs pemeringkatan militer dunia, Global Fire Power (GFP), kekuatan Indonesia di antara militer dunia memang tidak kaleng-kaleng. Pada laporan terbaru di 2023 ini, militer Indonesia menempati peringkat 13 dari 145 negara di dunia.

Kekuatan militer yang menunjukkan konsistensi kenaikan selaras dengan peningkatan kapabilitas alutista yang dimiliki. Modernisasi alutsista -termasuk di dalamnya belanja berbagai jenis peralatan militer matra darat, laut, dan udara secara besar-besaran menjadi variabel penting kesiapan dan kekuatan militer dalam menghadapi berbagai dinamika tantangan.

Kapabilitas alutsista yang dimiliki TNI saat ini ditunjukkan dalam SGS 2023, terutama pada saat Combined Armed Life Fire Exercise (Calfex) yang merupakan sesi penutup Latgabma SGS 2023 yang melibatkan 17 negara dan sekitar 5.000 pasukan. Selain Indonesia, negara yang terlibat aktif latgab adalah AS, Australia, Jepang, Singapura, dan Inggris. Pada momen tersebut, sejumlah alutsista dari semua kecabangan dikerahkan untuk mendukung implementasi skenario peperangan yang dirancang.

baca juga: Super Garuda Shield 2023, Berikut Perbandingan Kekuatan Militer Para Negara Peserta

Dari matra darat, misalnya, alutsista canggih yang dikerahkan mulai dari multiple launch rocket system (MLRS) Astros, MLRS Vampire, Tank Leopard, hingga heli tempur AH-64 Apache. Negara peserta lain seperti AS dan Australia tentu juga mengerahkan alutsista canggih mereka. Beberapa alutsista yang menjadi pusat perhatian selama berlangsungnya latgab adalah Tank M1A1 Abrams dan ranpur amfibi landing craft air cushion (LCAC).

Dengan keberadaan alutsista modern dari berbagai negara tersebut, para prajurit TNI berkesempatan belajar mengoperasikan langsung. Keterampilan dan kemampuan para personel mengoperasikan dan mengawaki sangat penting, karena sehebat dan secanggih apapun sebuah senjata sangat bergantung kepada personel militer yang mengoperasikan atau man behind the gun.

Sedangkan secara institusional, TNI bisa mengetahui perkembangan kecanggihannya alutsista terbaru dan keunggulannya alutsista negara lain, hingga dapat menjadi pertimbangan akuisisi alutsista ke depan. Tak kalah strategisnya, TNI juga bisa mendapat pengetahuan tentang taktik militer dari dari negara dan perkembangan termutakhirnya. Pendek kata, TNI mendapatkan kesempatan emas untuk meningkatkan kapasitasnya (capacity building).

TNI bisa disebut beruntung bisa menggelar latgab yang melihatkan banyak negara atau diajak bergabung dengan latgab berskala besar yang digelar negara sahabat. Pada 2023 ini misalnya, selain Super Garuda Shield, Indonesia juga berpartisipasi dalam Latgab Talisman Sabre tahun 2023 yang digelar Australia. Latihan ini juga melibatkan Jepang, Korea Selatan, Inggris, Kanada, Jerman, Perancis, dan Selandia Baru.Semakin intens TNI melibatkan prajurit dalam berbagai latgab, prajurit tentu akan semakin profesional.

baca juga: Latgab Super Garuda Shield, Pasukan TNI dan Amerika Dalami Teknik Ambush

Selain mendapat knowledge perkembangan alutsista dan meningkatkan profesionalitas prajurit TNI dalam berbagai jenis medan laga, latgab juga memiliki makna lain yang tak kalah penting. Apa itu? Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi saat merespons Latgab Garuda Shield pada 2021 lalu menyebut ajang tersebut sebagai wujud kongkret diplomasi pertahanan. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang dimaksud dan untuk apa diplomasi pertahanan digelar?

Membangun Kesamaan Pandangan

Dalam referensi seperti termuat dalam www.dictio.id yang bertajuk ‘’Apa yang Dimaksud dengan Diplomasi Pertahanan?’’ Disebutkan bahwa diplomasi pertahanan diarahkan pada sejumlah tujuan. Tujuan dimaksud yakni, sebagai memperbaiki hubungan dengan negara bekas musuh untuk mengembangkan confidence building measures, berkontribusi pada upaya perdamaian dunia, dan membentuk persepsi bersama terhadap suatu masalah danmind-setmiliter negara.

Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan lazimnya dilakukan dalam bentuk kerja sama pertahanan dan bantuan militer. Diplomasi atau kerja sama pertahanan diarahkan manifestasi realpolitik internasional dengan arah membangun perimbangan kekuatan untuk meraih kepentingan nasional.

Arah kerja sama pertahanan demikian diwujudkan dengan menyediakan bantuan kepada negara lain dengan tujuan mengimbangi atau menggentarkan musuh, mengelola perluasan pengaruh, dan mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik, atau memposisikan kepentingan komersial.

Pasca-perang dingin, pemahaman diplomasi pertahanan mengalami pergeseran. Kerja sama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas seperti membangun hubungan yang lebih kooperatif dengan bekas musuh atau musuh potensial (strategic engagement), mempromosikan kontrol sipil demokratis untuk mendukungdemokrasiliberal dan good governance, dan untuk mendukung mitra mengembangkan kapasitasnya agar dapat berkontribusi dalam operasipeace keepingdanpeace enforcement.

Bagaimanakan persepsi Indonesia tentang diplomasi pertahanan? Buku Putih Pertahanan Indonesia yang dirilis pada 2015 menyebutkan, prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara Indonesia selalu mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan dalam pergaulan dunia melalui politik luar negeri yang bebas aktif disertai prinsip menjaga kemurnian sebagai negara nonblok. Prinsip ini berlandas pada UUD 1945 yang menjadi basis hukum bernegara negeri ini.

baca juga: Super Garuda Shield Momentum Asah Fisik dan Skill Bahasa Prajurit TNI

Adapun dalam implementasi pertahanan negara, Indonesia menjunjung tinggi asas demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan kebersamaan. Hal ini dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah melalui kesepakatan bersama, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, dengan berpedoman pada upaya untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam rangka meredam konflik. Indonesia berkomitmen untuk hidup berdampingan secara damai dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Dipaparkan pula, Indonesia berpandangan bahwa negara tetangga adalah sahabat yang memiliki komitmen bersama untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Membangun kesamaan pandangan sangat diperlukan dalam hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral.

Di sisi lain, Indonesia mengedepankan prinsip cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Karena itulah, perang merupakan jalan terakhir apabila usaha-usaha diplomasi mengalami jalan buntu serta dilaksanakan dalam rangka melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip di atas, Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan negara-negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral yang mengacu pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim. Kerja sama juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan (confidence building measures). membangun kapasitas (capacity building), mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan pelatihan, serta upaya-upaya diplomasi melalui dialog pertahanan strategis, dialog keamanan, dan lainnya.

Buku Putih Pertahanan juga menyebutkan, kerjasama pertahanan diselenggarakan untuk membangun sikap saling percaya antarnegara dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan, sekaligus sebagai instrumen dalam mencegah konflik antarnegara. Kerja sama pertahanan juga bertujuan membangun kapasitas pertahanan bagi peningkatan profesionalisme prajurit TNI melalui bidang pendidikan, latihan, dan kerja sama industri pertahanan.

Dipaparkan pula, kerja sama internasional dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan yang akan diefektifkan melalui langkah-langkah konkret dan saling menguntungkan. Sejalan dengan itu, kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan untuk mewujudkan stabilitas keamanan kawasan.

Perkembangan Kerja Sama

Bila ditelusuri, diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dilakukan dalam berbagai level kerja sama, mulai dari bilateral, regional hingga mulitaleral. Arah diplomasih pertahanan juga diarah untuk berbagai bentuk kepentingan, confidence building measures, strategic engagement, peace keepingdanpeace enforcement, hingga capacity building. Satu-satunya arah diplomasi yang tidak dilakukan adalah untuk tujuan perimbangan kekuatan atau aliansi pertahanan karena Indonesia adalah negara non-blok.

baca juga: Super Garuda Shield 2023, TNI AL Pimpin Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Kategori confidence building measures misalnya, Indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan Malaysia yang pernah berkonflik Ganyang Malaysia. Sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama keamanan di wilayah pertahanan pada 1972, kedua negara melakukan kerja sama pertahanan sekaligus non-pertahanan. Di antara bentuk kerja sama pertahanan yang dilakukan adalah General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo).

Selain dengan Malaysia, kerja sama bilateral di bidang pertahanan juga dilakukan dengan Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, dan Singapura. Dengan Singapura kerja sama pertahanan dilakukan dalam konteks operasional Flight Information Region (FIR) yang diteken sejak 21 September 1995. Perjanjian strategis lain terkait Military Training Area (MTA) yang memberikan Singapura akses latihan di ruang laut dan udara Indonesia, yakni di Laut Natuna dan sekitarnya.

Di level Asia Tenggara, kerja sama di bidang pertahanan juga dilakukan dengan eks wilayah RI, yakni Timor Leste yang fokus pada pertukaran informasi, kerjasama antar-angkatan bersenjata, dan beberapa isu lain. Berbagai bentuk kerja sama pertahanan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara tidak lain ditujukan untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan demi meredam konflik yang ada. Dengan cara ini Indonesia dan negara tetangga bisa hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati.

Di luar ASEAN, kerja sama pertahanan juga dilakukan dengan banyak negara lain dari berbagai belahan dunia seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Pakistan, Turki, Arab Saudi, Uni Erimate Arab, Papua Nugini, AS, Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Rusia, Serbia, Polandia, Italia, Ceko, Belanda, Afrika Selatan, dan Mesir.

Diplomasi pertahanan untuk membangun kerjasama pertahanan juga dilakukan secara multilateral. Misalnya, kerjasama dilakukan dalam wadah ASEAN. Melalui pilar ASEAN, Political and Security Community (APSC), negara-negara anggota didorong menjalin kerja sama pertahanan dengan sesama anggota ASEAN atau di luar ASEAN untuk menjaga kedaulatan negara serta berperan aktif dalam mewujudkan terciptanya stabilitas dunia.

Tujuan tersebut di antaranya dilakukan lewat ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM), ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN-US Ministers’ Defence Informal Meeting, ASEAN-Cina Defence Ministers’ Informal Meeting, ASEAN-Japan Defence Ministers’ Informal Meeting, ASEAN-Japan Defence Vice-Ministerial Meeting.

Selain dengan ASEAN dan negara mitra, Indonesia juga melakukan berbagai kerja sama pertahanan seperti lewat Jakarta International Defence Dialogue (JIDD). Indonesia berpartisipasi aktif, yang merupakan upaya dan inisiasi Indonesia bersama negara lain guna saling bertukar pandangan di bidang pertahanan.

Kehadiran Indonesia dalam Shangrila Dialogue, Tokyo Defence Forum, Xiangshan Forum, Moscow Conference, Forum International Committee of Military Medicine (ICMM), Western Pacific Naval Symposium, Indian Ocean Naval Symposium, Pacific Islands Forum (PIF), dan Melanesian Spearhead Group (MSG). Misi perdamaian PBB juga merupakan bagian diplomasi dan kerja sama pertahanan.

Hingga saat ini Indonesia telah berpartisipasi dalam sembilan misi perdamaian PBB, yaitu misi UNIFIL di Lebanon, misi MONUSCO di Kongo, misi MINUSCA di Republik Afrika Tengah, misi UNAMID di Darfur Sudan, misi UNISFA di Abyei Sudan, misi UNMIL di Liberia, misi MINURSO di Maroko, misi UNMISS di Sudan Selatan dan misi MINUSMA di Mali. Keterlibatan Indonesia, termasuk dalamnya dari unsur TNI, juga merupakan bagian dari diplomasi dan kerja sama pertahanan.

Dalam perspektif lebih luas, latgab militer yang digelar dengan negara sahabat, baik secara bilateral maupun multilateral, juga menjadi bagian dari diplomasi dan kerjasama pertahanan. Semisal dalam konteks Latgabma SGS maupun LatgabTalisman Sabre yang rutin digelar tiap tahun, Indonesia bisa memperkuat confidence building measures sekaligus strategic engagement.

baca juga: TNI AL Gelar Latihan Militer Bersama Angkatan Laut Australia pada Agustus

Negara-negara seperti AS dan Australia yang berpartisipasi aktif dalam dua kegiatan tersebut pernah terlibat konflik dalam skala terbatas dengan Indonesia. Melalui latgab, masing-masing negara bisa membangun rasa saling percaya agar bisa terus menjalin dan memperkuat kerja sama antar-negara secara lebih luas. Tujuan ini bisa dicapai karena dalam latgab diisi dengan kegiatan yang berorientasi menjalin keakraban di antara personel militer yang terlibat dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, pembelian sejumlah alutsista strategis dari Paman Sam seperti pesawat F-15 maupun hibah kendaraan tempur Bushmaster dari Australia secara langsung atau tidak langsung merupakan dampak positif dari kerja sama pertahanan yang dilakukan, hingga bangunan saling percaya masing-masing pihak bisa semakin kuat.

Selain manfaat untuk Indonesia, latgab bisa berdampak positif untuk stabilitas kawasan. Apalagi AS, Australia maupun Inggris yang juga terlibat latgab telah membentuk aliansi AUKUS untuk mengimbangan agresivitas China di Indo-Pasifik. Dengan posisi sebagai negara non-blok dan peran yang semakin diakui dunia, Indonesia bisa menjadi katalis meredam konflik. Di sisi lain, amanat konstitusi untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan perdamaian dan stabilitas (peace keepingdanpeace enforcement) pun terlaksana.

Karena itulah, SGS maupun beragam latgab lain perlu diteruskan. Malahan kalau bisa diperluas dengan melibatkan negara yang berseberangan kepentingan dengan aliansi AS dan Australia, dalam hal ini China. Bila diplomasi dan kerja sama pertahanan terus ditingkatkan, ketegangan di kawasan bisa diredam untuk tidak pecah menjadi perang terbuka. Posisi Indonesia sebagai non-blok dan pengaruh politik yang kuat bisa menjadi modal untuk mengambil inisiatif dan memainkan peran tersebut. (*)