Gerindra Nilai Pembubaran HTI Tidak Tepat
Senin, 08 Mei 2017 - 20:30 WIB
Gerindra Nilai Pembubaran HTI Tidak Tepat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid menilai rencana pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak tepat. Menurut Sodik, tidak ada yang salah pada HTI.
"Tidak tepat. Tidak ada yang salah dengan HTI," ujar Sodik saat dihubungi, Senin (8/5/2017).
Lagipula, menurut dia, dasar pembentukan HTI sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Selain itu, menurutnya, sejumlah aksi HTI selama ini tidak ada yang mengarah makar atau berbau makar. Dia menambahkan, visi dan misi HTI adalah sebuah tawaran ide yang mereka perjuangkan dengan langkah dan cara-cara konstitusional.
"Jadi apanya yang salah? Apakah karena dia membawa Islam dan rezim sekarang seperti Islamophobia?" papar wakil ketua komisi VIII DPR ini.
Dia pun mengkritik alasan pemerintah berencana membubarkan HTI. Sebab, kata dia, buktinya HTI selama ini terdaftar sebagai salah satu ormas di Indonesia.
"Soal misi khilafah apakah bertentangan dengan UUD 45? Ini yang harusnya didiskusikan pemerintah dengan HTI," katanya.
"Tidak tepat. Tidak ada yang salah dengan HTI," ujar Sodik saat dihubungi, Senin (8/5/2017).
Lagipula, menurut dia, dasar pembentukan HTI sudah sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Selain itu, menurutnya, sejumlah aksi HTI selama ini tidak ada yang mengarah makar atau berbau makar. Dia menambahkan, visi dan misi HTI adalah sebuah tawaran ide yang mereka perjuangkan dengan langkah dan cara-cara konstitusional.
"Jadi apanya yang salah? Apakah karena dia membawa Islam dan rezim sekarang seperti Islamophobia?" papar wakil ketua komisi VIII DPR ini.
Dia pun mengkritik alasan pemerintah berencana membubarkan HTI. Sebab, kata dia, buktinya HTI selama ini terdaftar sebagai salah satu ormas di Indonesia.
"Soal misi khilafah apakah bertentangan dengan UUD 45? Ini yang harusnya didiskusikan pemerintah dengan HTI," katanya.
(mhd)
