Konflik Pulau Rempang Butuh Pendekatan Dialogis

JAKARTA - Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) Haris Pertama menyayangkan terjadinya bentrokan antara warga dan aparat dalam pengamanan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang , Batam, Kepulauan Riau. Insiden tersebut seharusnya tidak terjadi apabila terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga.

Menurut Haris, seharusnya masyarakat bersikap terbuka jika komunikasi dari awal terbangun dengan baik. Sehingga memahami pentingnya investasi pada PSN bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Investasi pada PSN juga memperkuat fondasi bagi kemajuan dan kemandirian bangsa. Dengan mendukung proyek-proyek semacam ini, sama halnya kita berinvestasi pada masa depan negara dan meningkatkan daya saing di kancah internasional," kata Haris Pertama dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/9/2023).



Haris menuturkan, investasi merupakan kunci pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sebuah negara, tapi juga harus menghormati hak masyarakat adat lokal. "Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi tidak mengabaikan hak-hak dan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat lokal," ujarnya.

Dengan adanya komunikasi yang baik dan saling memahami, maka akan terjadi keseimbangan ekosistem bisnis dan sosial. Haris meminta adanya pendekatan dialogis dengan masyarakat adat Melayu dalam resolusi konflik di Pulau Rempang.

"Pendekatan dialogis merupakan resolusi konflik dalam mengatasi polemik proyek PSN Pulau Rempang untuk memastikan semua pihak terlibat dan didengar. Tidak seperti yang terjadi sekarang ini, sehingga banyak isu liar yang berkembang. Dengan pendekatan dialogis akan menciptakan solusi yang inklusif bagi warga terdampak dan proyek dapat berjalan secara berkelanjutan," katanya.



Haris menyatakan pihaknya siap mengomunikasikan dengan berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang. "KNPI siap membantu mengkomunikasikan para pihak tokoh pemuda, tokoh adat serta aparat pemerintah guna mencari solusi terbaik," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan memedomani instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Kapolri menegaskan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk menyelesaikan konflik di Pulau Rempang dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan musyawarah mencapai mufakat.

"Namun untuk penyelesaian terkait masalah relokasi sesuai dengan arahan Pak Presiden saat ini kita mengedepankan tindakan yang bersifat lebih persuasif," kata Kapolri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Kapolri menjelaskan, dalam prosesnya terjadi sumbatan komunikasi atau miss komunikasi di lapangan. Oleh karena itu, nantinya pemerintah dan seluruh pihak terkait akan melakukan dialog pendekatan persuasif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Di sisi lain karena ada mis komunikasi isu-isu di lapangan belum tuntas, agar tugas kita semua untuk cepat penuntasannya dengan upaya pendekatan yang persuasif bersifat sosialisasi, edukasi, dan musyawarah dalam menyelesaikan masalahnya," ujar Kapolri.

Namun di sisi lain, Kapolri menyatakan, pihak Kepolisian bersama dengan lintas sektoral lainnya tetap melakukan pengamanan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.