Mendagri: Banyak Tenaga Honorer Diisi Timses hingga Keluarga Pejabat Daerah

Rabu, 13 September 2023 - 17:23 WIB
loading...
Mendagri: Banyak Tenaga...
Mendagri Tito Karnavian menyebut banyak tenaga honorer diisi oleh timses hingga keluarga pejabat daerah. Foto/MPI
A A A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap masalah kepegawaian di sejumlah daerah. Tito menyebut banyak tenaga honorer administrasi yang merupakan tim sukses atau keluarga pejabat daerah setempat.

Pernyataan itu disampaikan Tito Karnavian dalam rapat koordinasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara tersebut mengangkat tema “Penguatan APIP melalui Pemenuhan Kebutuhan SDM di Provinsi/Kabupaten/Kota”.

Tito turut membicarakan mengenai masalah yang terjadi di sejumlah daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya masih rendah dan ketergantungan dana dari pusat masih tinggi. Meskipun dana dari pusat dikucurkan, tetapi pemanfaatannya belum optimal.



Sejumlah daerah banyak yang memanfaatkan sebagian besar dana dari pusat untuk operasional pegawai, termasuk tenaga honorer. Tito menyebut banyaknya tenaga honorer administrasi yang tidak punya keahlian dan rata-rata merupakan tim sukses atau keluarga pejabat daerah setempat.

“Ada modus lain yang perlu diselesaikan dan cukup mendasar, yaitu banyaknya tenaga honorer. Tenaga honorer itu ada tiga macam, yaitu tenaga kesehatan, guru yang mengajar. Itu fine lah,” ujar Tito dikutip dari kanal Youtube StranasPK Official, Rabu (13/9/2023).

“Akan tetapi, yang ketiga ini tenaga administrasi. Kenapa? Tenaga administrasi rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya pejabat di situ. (Mereka) dikasih kerjaan, jam 8 masuk, nggak punya keahlian, jam 10 udah ngopi-ngopi udah hilang,” ucapnya.

Mantan Kapolri ini menambahkan, ketika digelar pilkada dan ada pejabat baru, tim suksesnya masuk menjadi tenaga honorer. “Terus menumpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus. Hal itu membuat belanja pegawai di daerah-daerah yang tergantung kepada transfer pusat, semua tersedot ke situ anggarannya,” tambahnya.

Tito menjelaskan, akibatnya belanja daerah yang benar-benar menyentuh rakyat hanya sekitar 15-20% dan daerah tidak mengalami kemajuan yang signifikan.
(cip)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1236 seconds (0.1#10.140)