Menko PMK Minta Pembangunan Infrastruktur di Luwu Utara Dipercepat

JAKARTA - Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada 13 Juli lalu, mengakibatkan 38 orang meninggal dunia, 10 orang masih dalam pencarian, 106 orang luka-luka, dan 1.755 orang masih tinggal di pengungsian. Selain itu, puluhan rumah terendam banjir dan hanyut. Bahkan sejumlah fasilitas umum (fasum) rusak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta agar pemerintah daerah bisa segera mempercepat penanganan banjir bandang dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk BNPB dan kementerian/lembaga terkait lainnya. (Baca juga: Pulihkan Trauma Pascabencana, Dinsos Lutra Genjot Layanan Psikososial)

"Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik," ujar Muhadjir sebagaimana dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2020).

Muhadjir berkata, pembangunan hunian sementara (huntara) yang rencana dibangun di lokasi pengungsian Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebaiknya langsung dialihkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap). Namun untuk sementara, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian akibat rumah rusak atau pun tenggelam bakal diberikan bantuan dana sewa rumah. Nantinya rumah sewa tersebut dapat dijadikan tempat tinggal sementara sambil menunggu proses pembangunan huntap. (Baca juga: Terima Bantuan MNC Peduli, Korban Bencana Lutra Merasa Haru dan Gembira)

"Daripada membuang waktu saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tapi pekerjaannya berubah, toh lama atau cepat anggarannya sama saja," terang Muhadjir.

Dia menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dan fasum juga harus diutamakan. Data menunjukkan kerusakan infrastruktur, meliputi kerusakan jalan sepanjang 51.755 km, jembatan 985 m, irigasi 3 unit, drainase 43.688 m, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter.

Selain itu, kata Muhadjir, pembangunan juga termasuk fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, faskes 3 unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit. "Pembangunan infrastruktur dan fasum harus segera ditangani dan mohon segera didata dan diverifikasi kekurangannya apa saja untuk mempercepat pemulihan. Karena pembangunan infrastruktur ini akan menentukan pembangunan atau pemulihan yang lain," urainya.

Lebih lanjut Muhadjir meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, terutama di pengungsian. Hal tersebut untuk menjaga agar lokasi pengungsian tidak akan menjadi klaster baru penularan Covid-19. Seperti halnya pemerintah daerah melalui dinas kesehatan selain memberikan obat dan vitamin, juga dapat melakukan pemeriksaan suhu dan bila perlu rapid test bagi para pengungsi maupun pengunjung.

"Mohon sebelum terjadi ini bisa kita antisipasi. Trauma healing juga agar dipisah jangan terlalu banyak, sebaiknya di luar ruangan karena kita tahu sekarang ini penularan covid banyak terjadi di ruangan tertutup, ber-AC dan kurang ventilasi," tandas Muhadjir.