Draf PKPU: Syarat Capres-Cawapres Minimal Usia 40 Tahun dan Lulus SMA Sederajat
Kamis, 07 September 2023 - 18:41 WIB
loading...
Rancangan PKPU menyebutkan 20 syarat menjadi capres dan cawapres. Seperti pendidikan minimal capres-cawapres yakni lulusan SMA Sederajat dan minimal berusia 40 tahun. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sedang merancang Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. KPU telah melakukan uji publik rancangan PKPU tersebut.
Dalam PKPU itu, menyebutkan 20 syarat menjadi capres dan cawapres. Seperti pendidikan minimal capres-cawapres yakni lulusan SMA Sederajat dan minimal berusia 40 tahun. Itu tertuang dalam Pasal 14 rancangan PKPU tersebut.
B. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
C. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
F. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Sepakat Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Capres-Cawapres
G. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
H. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
I. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
J. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
K. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah,atau DPRD.
L. Terdaftar sebagai pemilih.
M. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
N. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
O. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
R. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
S. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;
T. Dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
Dalam PKPU itu, menyebutkan 20 syarat menjadi capres dan cawapres. Seperti pendidikan minimal capres-cawapres yakni lulusan SMA Sederajat dan minimal berusia 40 tahun. Itu tertuang dalam Pasal 14 rancangan PKPU tersebut.
Berikut syarat lengkap menjadi capres-cawapres berdasarkan rancangan PKPU:
A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.B. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.
C. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia.
D. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.
E. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.
F. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Sepakat Kepatuhan Pajak Jadi Syarat Capres-Cawapres
G. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
H. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
I. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
J. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
K. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah,atau DPRD.
L. Terdaftar sebagai pemilih.
M. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
N. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
O. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
P. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.
R. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
S. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia;
T. Dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.
(abd)
Lihat Juga :
