Anas Pastikan Tak Ada Aliran Uang E-KTP untuk Kongres Demokrat
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum membantah ada aliran uang dari pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong untuk pembiayaan Kongres Partai Demokrat di Bandung, tahun 2010 lalu.
Anas mengatakan, pelaksanaan Kongres Partai Denokrat di Bandung itu sudah dibahas secra detail pada persidangan kasus sebelumnya yang menjerat Anas. Dalam pembahasan yang melibatkan banyak saksi, Anas menegaskan, tak ada aliran uang e-KTP ke Kongres Bandung.
"Kalau (uang) e-KTP saya pastikan tidak ada. Buat saya menjadi aneh keitika ada satu peristiwa dan ada jalan cerita yang berbeda-beda," ujar Anas saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/4/2017).
Dia menjelaskan, pembiayaan Kongres Bandung merupakan tanggung jawab panitia penyelenggara. Sementara itu, terkait pembiayaan para kandidat calon ketua umum, diurus oleh tim sukses atau relawan dari masing-masing kandidat.
Sebagai salah satu kandidat, Anas mengaku tidak mengurusi persoalan teknis persiapan acara termasuk penganggaran. "Saya baru tahu detail di persidangan itu. Kegiatan apa, datang dari mana, jumlahnya berapa, sumbernya dari mana, untuk apa saja. Detail itu, dan tidak ada kaitannya dengan yang disebut proyek e-KTP," tutur Anas.
Sementara itu terkait proses pemenangan, kata Anas, pihaknya memiliki tim yang secara sukarela berhimpun membentuk relawan pemenangan. Tim tersebut secara gotong royong mengumpulkan untuk biaya operasional suksesi Anas.
Anas menambahkan, Nazaruddin merupakan salah satu anggota tim yang berkontribusi. Namun demikian, lanjut Anas, belakangan diketahui Nazaruddin bermain dua kaki dengan mendukung kandidat lain.
"Staf Nazaruddin, Yulianis, punya catatan rinci uang masuk, uang keluar dari tempat Nazaruddin. Justru ujungnya ada sisa yang dipakai oleh Nazaruddin," ucap Anas.
Anas mengatakan, pelaksanaan Kongres Partai Denokrat di Bandung itu sudah dibahas secra detail pada persidangan kasus sebelumnya yang menjerat Anas. Dalam pembahasan yang melibatkan banyak saksi, Anas menegaskan, tak ada aliran uang e-KTP ke Kongres Bandung.
"Kalau (uang) e-KTP saya pastikan tidak ada. Buat saya menjadi aneh keitika ada satu peristiwa dan ada jalan cerita yang berbeda-beda," ujar Anas saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (7/4/2017).
Dia menjelaskan, pembiayaan Kongres Bandung merupakan tanggung jawab panitia penyelenggara. Sementara itu, terkait pembiayaan para kandidat calon ketua umum, diurus oleh tim sukses atau relawan dari masing-masing kandidat.
Sebagai salah satu kandidat, Anas mengaku tidak mengurusi persoalan teknis persiapan acara termasuk penganggaran. "Saya baru tahu detail di persidangan itu. Kegiatan apa, datang dari mana, jumlahnya berapa, sumbernya dari mana, untuk apa saja. Detail itu, dan tidak ada kaitannya dengan yang disebut proyek e-KTP," tutur Anas.
Sementara itu terkait proses pemenangan, kata Anas, pihaknya memiliki tim yang secara sukarela berhimpun membentuk relawan pemenangan. Tim tersebut secara gotong royong mengumpulkan untuk biaya operasional suksesi Anas.
Anas menambahkan, Nazaruddin merupakan salah satu anggota tim yang berkontribusi. Namun demikian, lanjut Anas, belakangan diketahui Nazaruddin bermain dua kaki dengan mendukung kandidat lain.
"Staf Nazaruddin, Yulianis, punya catatan rinci uang masuk, uang keluar dari tempat Nazaruddin. Justru ujungnya ada sisa yang dipakai oleh Nazaruddin," ucap Anas.
(kri)