Penjelasan Sudirman Said terkait Dinamika Koalisi Perubahan dan Persatuan

JAKARTA - Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan Sudirman Said membeberkan beberapa hal terkait dengan dinamika dan kondisi di dalam koalisi. Sudirman Said menyebut penentuan calon wakil presiden (cawapres) belum bisa diputuskan karena tidak terjadi kesepakatan.

Sudirman menjelaskan, dalam butir 3 Piagam Kerja Sama Tiga Partai, Capres Anies Baswedan diberikan tugas untuk memilih pasangan (cawapres). "Tugas ini dipahami penuh oleh capres sebagai proses seleksi karena pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres dan cawapres adalah pimpinan partai politik sebagai pengusung, bukan capres," ujar Sudirman dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).



Menurut Sudirman, capres Anies telah melakukan tugas itu dengan membahas dengan berbagai pihak, serta mereview semua pilihan nama yang diusulkan. Setelah melalui proses penjajakan, pembahasan, dan eliminasi sampai pada kenyataan bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. "Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," bebernya.


Pimpinan partai lalu merespons secara beragam atas usulan ini. Pertama, ada partai yang berpandangan bahwa menyetujui dan meminta segera ditetapkan. Kedua, ada yang berpandangan bahwa tidak perlu terburu-buru menetapkan tapi menunggu menjelang akhir pendaftaran sembari mengantisipasi bila ternyata muncul opsi nama lain.

"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," pungkasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya sebelumnya membeberkan adanya kesepakatan politik antara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin. Kesepakatan tersebut diprakarsai oleh Partai Nasdem dan PKB.

Teuku mengaku mengetahui kabar tersebut dari Sudirman Said. Kemudian, pihaknya mengonfirmasi langsung kepada Anies Baswedan sebagai capres yang telah mereka deklarasikan dukungannya.

"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan, ia mengomfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar," kata Teuku, Kamis (31/8/2023).

Sebagai partai politik yang telah tergabung dalam Koalisi Perubahan, Teuku menyebut, Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan tersebut.

"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ucapnya.