Wamen ATR/BPN Ingatkan Jajaran Reforma Agraria Program Prioritas Presiden
Rabu, 30 Agustus 2023 - 12:11 WIB
loading...
Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan, reforma agraria merupakan program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN, Raja Juli Antoni selaku Koordinator Pelaksana Gugus Tugas Reforma Agraria Nasional.
"Reforma Agraria menjadi prioritas Presiden pada Nawacita ke-5 yaitu Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera," kata Raja Antoni saat GTRA Summit 2023 yang berlangsung dari tanggal 29-31 Agustus 2023 di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Raja Antoni menyinggung pelaksanaan Reforma Agraria seyogyanya berjalan seperti pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang tidak tersapat ego sektoral antar kementerian dan lembaga.
"Kalau kita melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), faktor sektoralisme tidak terjadi dalam pembangunan INN, tetapi dalam Reforma Agraria terjadi ego sektoral," tuturnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut memaparkan terdapat best practice yang pernah dilakukan oleh lintas kementerian yang tergambar dalam penyelesaian konflik agraria di Blora, Jawa Tengah dan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
"Reforma Agraria menjadi prioritas Presiden pada Nawacita ke-5 yaitu Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera," kata Raja Antoni saat GTRA Summit 2023 yang berlangsung dari tanggal 29-31 Agustus 2023 di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.
Raja Antoni menyinggung pelaksanaan Reforma Agraria seyogyanya berjalan seperti pembangunan Ibukota Negara Nusantara (IKN) yang tidak tersapat ego sektoral antar kementerian dan lembaga.
"Kalau kita melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), faktor sektoralisme tidak terjadi dalam pembangunan INN, tetapi dalam Reforma Agraria terjadi ego sektoral," tuturnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut memaparkan terdapat best practice yang pernah dilakukan oleh lintas kementerian yang tergambar dalam penyelesaian konflik agraria di Blora, Jawa Tengah dan Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
Lihat Juga :
