MUI Tegaskan Wine Nabidz Haram, Partai Perindo: BPJPH Harus Lebih Ketat
Kamis, 24 Agustus 2023 - 16:51 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) merespons Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan produk wine merek Nabidz haram. Produk wine merek Nabidz haram karena memiliki kadar alkohol yang tinggi dan sempat viral usai Kementerian Agama (Kemenag) mencabut sertifikasi halal.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat muslim untuk mengonsumsi produk halal yang telah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.
"Oleh karena itu, Kementerian Agama dan MUI berkewajiban untuk menjamin dan melindungi konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang tidak halal," kata Abdul Khaliq, Kamis (24/8/2023).
Abdul Khaliq, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengingatkan, agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus lebih ketat lagi dalam melakukan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.
"Dalam melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH harus melibatkan secara aktif lembaga pemeriksa halal atau LPH dan MUI sebagai sumber rujukan hukum sesuai dengan syariat Islam," jelasnya.
Baca juga: MUI Tegaskan Kadar Alkohol Tinggi, Produk Wine Nabidz Haram
Abdul Khaliq menambahkan, selain melakukan sertifikasi halal kepada sejumlah produk, pencantuman labelisasi halal dalam kemasan produk juga harus tertera dengan jelas. Hal itu sebagai jaminan terhadap produk halal yang aman dikonsumsi masyarakat.
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad menyerukan kepada masyarakat, khususnya umat muslim untuk mengonsumsi produk halal yang telah dijamin dan dilindungi oleh pemerintah.
"Oleh karena itu, Kementerian Agama dan MUI berkewajiban untuk menjamin dan melindungi konsumen muslim dari produk makanan dan minuman yang tidak halal," kata Abdul Khaliq, Kamis (24/8/2023).
Abdul Khaliq, yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengingatkan, agar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus lebih ketat lagi dalam melakukan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.
"Dalam melakukan proses sertifikasi halal sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka BPJPH harus melibatkan secara aktif lembaga pemeriksa halal atau LPH dan MUI sebagai sumber rujukan hukum sesuai dengan syariat Islam," jelasnya.
Baca juga: MUI Tegaskan Kadar Alkohol Tinggi, Produk Wine Nabidz Haram
Abdul Khaliq menambahkan, selain melakukan sertifikasi halal kepada sejumlah produk, pencantuman labelisasi halal dalam kemasan produk juga harus tertera dengan jelas. Hal itu sebagai jaminan terhadap produk halal yang aman dikonsumsi masyarakat.
Lihat Juga :
