Polusi Udara Jakarta, Pemerintah Diminta Fokus Pemulihan Hutan dan Kawasan Hijau
Senin, 21 Agustus 2023 - 12:22 WIB
loading...
Pemerintah diminta fokus melakukan pemulihan hutan dan kawasan hijau karena polusi udara di Ibu Kota banyak disebabkan asap kebakaran hutan di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera. Foto/ANTARA
A
A
A
JAKARTA - Polusi udara di DKI Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) di atas 170 dinilai sangat buruk dan tidak layak bagi penduduknya saat ini. Pemerintah diminta fokus melakukan pemulihan hutan dan kawasan hijau karena polusi udara di Ibu Kota banyak disebabkan asap kebakaran hutan di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera.
Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo sangat menyayangkan banyak pihak yang berkomentar tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat terkait polusi udara Jakarta. Mereka cenderung menyalahkan polusi kendaraan bermotor, baik pribadi maupun publik, sebagai penyebab polusi udara, sehingga muncul wacana kebijakan 4 in 1, uji emisi gas buang akan lebih diperketat, hingga muncul wacana mendorong ekosistem kendaraan listrik.
Baca juga:Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Udara, 800 Kg Garam Ditabur di Langit Jabodetabek
Kebijakan panik dan sporadis bahkan muncul dari pimpinan daerah yang mewacanakan perizinan bangunan akan diperketat, terutama high rise building. Bahkan menginstruksikan warganya untuk menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari di tengah udara yang tidak layak.
"Bahkan juga muncul kebijakan kendaraan 2.400 cc harus menggunakan pertamax turbo, padahal pengaruh oktan hanya penyumbang terkecil dari kegagalan emisi gas buang yang sebagian besar kegagalan akibat kondisi perawatan mesin dari kendaraan itu sendiri," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
BHS, sapaan akrab alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini memaparkan, setiap musim kemarau panjang yang tidak ada hujan, mulai Juni selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, Jabotabek, Semarang, dan Surabaya. Semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan khususnya di Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia.
Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo sangat menyayangkan banyak pihak yang berkomentar tidak berdasarkan kajian dan analisa yang benar dan akurat terkait polusi udara Jakarta. Mereka cenderung menyalahkan polusi kendaraan bermotor, baik pribadi maupun publik, sebagai penyebab polusi udara, sehingga muncul wacana kebijakan 4 in 1, uji emisi gas buang akan lebih diperketat, hingga muncul wacana mendorong ekosistem kendaraan listrik.
Baca juga:Modifikasi Cuaca Atasi Polusi Udara, 800 Kg Garam Ditabur di Langit Jabodetabek
Kebijakan panik dan sporadis bahkan muncul dari pimpinan daerah yang mewacanakan perizinan bangunan akan diperketat, terutama high rise building. Bahkan menginstruksikan warganya untuk menggunakan sepeda untuk transportasi sehari-hari di tengah udara yang tidak layak.
"Bahkan juga muncul kebijakan kendaraan 2.400 cc harus menggunakan pertamax turbo, padahal pengaruh oktan hanya penyumbang terkecil dari kegagalan emisi gas buang yang sebagian besar kegagalan akibat kondisi perawatan mesin dari kendaraan itu sendiri," ujar Bambang dalam keterangannya, Senin (21/8/2023).
BHS, sapaan akrab alumnus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ini memaparkan, setiap musim kemarau panjang yang tidak ada hujan, mulai Juni selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di wilayah pesisir utara Pulau Jawa, Jabotabek, Semarang, dan Surabaya. Semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan khususnya di Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia.
Lihat Juga :
