Kasus Korupsi Dana Tukin, KPK Cecar Sekretaris Ditjen Minerba Kementerian ESDM
loading...
KPK rampung memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) pada Kementerian ESDM, Iman Kristian Sinulingga. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) pada Kementerian ESDM , Iman Kristian Sinulingga dan Pegawai Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Nurhasana sebagai saksi.
Iman dan Nurhasana dicecar oleh tim penyidik soal usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba Tahun anggaran 2020 sampai 2022. Keduanya juga dicecar soal dugaan adanya pencairan dana tukin fiktif. Keduanya diduga mengetahui ihwal materi pemeriksaan tersebut.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba Tahun Anggaran 2020 sampai 2022," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (21/8/2023).
"Disertai dugaan adanya pencairan tukin fiktif oleh tersangka PAG (Priyo Andi Gularso) dkk," sambungnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 pegawai Kementerian ESDM sebagai tersangka korupsi pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin). Para tersangka diduga bersekongkol jahat menggelembungkan dana tukin Kementerian ESDM hingga merugikan negara Rp27,6 miliar kurun waktu dua tahun.
Adapun, 10 pegawai Kementerian ESDM yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni, Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso (PAG); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Novian Hari Subagio (NHS); Staf PPK, Lernhard Febian Sirait (LFS); Bendahara Pengeluaran, Abdullah (A).
Kemudian, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangaribowo (CHP); PPK, Haryat Prasetyo (HP); Operator SPM, Beni Arianto (BA); Penguji Tagihan, Hendi (H); PPABP, Rokhmat Annashikhah (RA); dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine (MFV).
Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Ditjen Minerba Kementerian ESDM tersebut diduga telah memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.
Di mana, dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya hanya dibayarkan Rp1.399.928.153, kemudian digelembungkan atau di mark up menjadi sebesar Rp29.003.205.373. Atas penggelembungan dana tersebut, terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720
Iman dan Nurhasana dicecar oleh tim penyidik soal usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba Tahun anggaran 2020 sampai 2022. Keduanya juga dicecar soal dugaan adanya pencairan dana tukin fiktif. Keduanya diduga mengetahui ihwal materi pemeriksaan tersebut.
"Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba Tahun Anggaran 2020 sampai 2022," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (21/8/2023).
"Disertai dugaan adanya pencairan tukin fiktif oleh tersangka PAG (Priyo Andi Gularso) dkk," sambungnya.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan 10 pegawai Kementerian ESDM sebagai tersangka korupsi pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin). Para tersangka diduga bersekongkol jahat menggelembungkan dana tukin Kementerian ESDM hingga merugikan negara Rp27,6 miliar kurun waktu dua tahun.
Adapun, 10 pegawai Kementerian ESDM yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni, Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso (PAG); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Novian Hari Subagio (NHS); Staf PPK, Lernhard Febian Sirait (LFS); Bendahara Pengeluaran, Abdullah (A).
Kemudian, Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangaribowo (CHP); PPK, Haryat Prasetyo (HP); Operator SPM, Beni Arianto (BA); Penguji Tagihan, Hendi (H); PPABP, Rokhmat Annashikhah (RA); dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine (MFV).
Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Ditjen Minerba Kementerian ESDM tersebut diduga telah memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan.
Di mana, dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya hanya dibayarkan Rp1.399.928.153, kemudian digelembungkan atau di mark up menjadi sebesar Rp29.003.205.373. Atas penggelembungan dana tersebut, terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720
Explore More