Soal Status Ahok, Fadli Zon Nilai Fatwa MA Tidak Mengikat
Selasa, 14 Februari 2017 - 12:37 WIB
Soal Status Ahok, Fadli Zon Nilai Fatwa MA Tidak Mengikat
A
A
A
JAKARTA - Inisiator panitia khusus (Pansus) hak angket yang dikenal Ahok Gate, belum bersikap apakah tetap melanjutkan atau tidak, jika fatwa Mahkamah Agung (MA) tentang pemberhentian sementara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari gubernur DKI Jakarta dikeluarkan nantinya.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, usulan hak angket itu perlu dilanjutkan. "Tapi kita lihat fatwanya seperti apa," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Namun yang pasti lanjut dia, pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) dengan tidak menonaktifkan Ahok. "Fatwa MA bukan urusan kita, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum," ujar wakil ketua umum partai Gerindra ini.
Dia mengatakan, hak angket itu merupakan proses politik sebagaimana fungsi pengawasan DPR. "Dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sebuah undang-undang dan yang mengusulkan Ahok Gate ini berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu undang-undang," tuturnya.
Menurut Fadli Zon, sejauh ini 93 anggota DPR dari empat fraksi yang sudah menandatangani usulan hak angket itu. "Itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah usulan untuk hak angket," paparnya.
Jika disepakati mayoritas anggota DPR lanjut dia, maka bisa menjadi satu Pansus. "Tergantung nanti di paripurna," pungkasnya.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, usulan hak angket itu perlu dilanjutkan. "Tapi kita lihat fatwanya seperti apa," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Namun yang pasti lanjut dia, pemerintah telah melanggar Undang-Undang (UU) dengan tidak menonaktifkan Ahok. "Fatwa MA bukan urusan kita, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum," ujar wakil ketua umum partai Gerindra ini.
Dia mengatakan, hak angket itu merupakan proses politik sebagaimana fungsi pengawasan DPR. "Dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sebuah undang-undang dan yang mengusulkan Ahok Gate ini berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu undang-undang," tuturnya.
Menurut Fadli Zon, sejauh ini 93 anggota DPR dari empat fraksi yang sudah menandatangani usulan hak angket itu. "Itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah usulan untuk hak angket," paparnya.
Jika disepakati mayoritas anggota DPR lanjut dia, maka bisa menjadi satu Pansus. "Tergantung nanti di paripurna," pungkasnya.
(maf)
