Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait Otsus Papua Diapresiasi
Jum'at, 11 Agustus 2023 - 06:09 WIB
loading...
Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini terkait Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, mendapat apresiasi. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini terkait Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, mendapat apresiasi. Kedua pihak dinilai telah bergerak cepat untuk memastikan hal tersebut segera selesai.
Pandangan ini dikatakan oleh Pengamat Birokrasi Varhan Abdul Aziz, merespons penyelesaian permasalahan beasiswa Otsus oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri.
Menurut Sekretaris Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) ini, sifat dari birokrasi memang sudah seharusnya rigid, agar tidak terjadi penyelewengan.
"Karena beasiswa ini memang program dari Gubernur Papua terdahulu Barnabas Suebu dan dilanjutkan oleh Lukas Enembe. Sudah seharusnya Pemprov Papua bertanggung jawab dengan masyarakatnya agar bisa belajar melalui beasiswa sampai selesai," kata Varhan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).
Varhan menyatakan, pada akhirnya bila terdapat kondisi khusus yang tidak terselesaikan oleh Pemda, mau tidak mau Pemerintah Pusat yang harus menangani demi memastikan rakyat Indonesia di mana pun tidak terlantarkan.
Pandangan ini dikatakan oleh Pengamat Birokrasi Varhan Abdul Aziz, merespons penyelesaian permasalahan beasiswa Otsus oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri.
Menurut Sekretaris Eksekutif Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) ini, sifat dari birokrasi memang sudah seharusnya rigid, agar tidak terjadi penyelewengan.
"Karena beasiswa ini memang program dari Gubernur Papua terdahulu Barnabas Suebu dan dilanjutkan oleh Lukas Enembe. Sudah seharusnya Pemprov Papua bertanggung jawab dengan masyarakatnya agar bisa belajar melalui beasiswa sampai selesai," kata Varhan dalam keterangannya, Jumat (11/8/2023).
Varhan menyatakan, pada akhirnya bila terdapat kondisi khusus yang tidak terselesaikan oleh Pemda, mau tidak mau Pemerintah Pusat yang harus menangani demi memastikan rakyat Indonesia di mana pun tidak terlantarkan.
Lihat Juga :
