BNPP Identifikasi Jalur Tidak Resmi di Perbatasan Indonesia-Malaysia

JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan ( BNPP ) melakukan survei dan identifikasi titik perlintasan negara pada jalur tidak resmi di perbatasan Indonesia – Malaysia. Kegiatan tersebut digelar di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat (Kalbar).

Tim survei dilepas langsung Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan serta Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon dalam Apel Pelepasan Tim Survei Identifikasi Jalur Perlintasan Tidak Resmi (Non-PLB dan Non-PLBN) di Makodam XII/TPR, Pontianak.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Robert Simbolon menjelaskan, survei pada tahun ini dilakukan pada jalur-jalur tradisional, selama tujuh hari mulai 4-10 Agustus 2023. Survei tersebut difokuskan di dua kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.



”Ini sebagai kelanjutan dari giat sebelumnya pada 2020 di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang serta 2022 di Kabupaten Sanggau. Setelah pada 2021 berhenti karena situasi pandemi Covid-19,” katanya, Rabu (9/8/2023).

Menurut Robert, survei identifikasi dilaksanakan oleh Kedeputian I BNPP melalui Asdep Tasbara, bekerja sama dengan TNI, termasuk Kodam XII/TPR, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) dan Pemkab Kapuas Hulu. Kegiatan survei ini dibagi ke dalam 3 Sub Tim untuk menyasar 24 titik perlintasan yang tercatat berdasarkan data sekunder.



“BNPP telah melakukan survei titik perbatasan ini sebanyak dua kali, pertama di 2020 di Kabupaten Sambas dan Bengkayang. Di dua kabupaten tersebut pihaknya menemukan 54 perlintasan tidak resmi di perbatasan. Telah ada 4 PLBN, dan masih banyak titik perlintasan di perbatasan. Nanti kita akan usulkan untuk memperbanyak pos pengamanan perbatasan, atau ada keputusan untuk menutup titik itu, dan kita akan susun rencana terlebih dahulu," jelasnya.

Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan berharap sinergitas antar stakeholders untuk menjaga perbatasan Indonesia - Malaysia dapat terus berjalan dengan baik. Menurut Iwan, Kodam XII Tanjungpura menugaskan secara khusus 2 Batalyon untuk menjaga perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalbar sepanjang 966 km.

Mantan Danjen Kopassus ini berharap. Tim yang berangkat akan mendapatkan data dan bahan evaluasi mengenai aktivitas lintas batas negara dan pertumbuhan ekonomi kawasan titik perlintasan tidak resmi di sepanjang perbatasan Indonesia Malaysia.

"Kita harap dengan survei ini akan tersaji data dan informasi jalur perlintasan tidak resmi di wilayah Kalbar, teridentifikasinya aktivitas lintas batas baik barang dan orang serta permasalahan jalur tidak resmi di Kalbar. Selain itu tersedianya analisis data jalur tidak resmi di Kalbar sebagaimana masukan rekomendasi penanganan dan pengawasan perbatasan kepada kementerian dan lembaga terkaitnya," ucapnya.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan survei ini, kata Iwan, adalah mendapatkan data riil tentang jumlah dan lokasi jalur - jalur perlintasan tidak resmi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Profil dan karakteristik dari setiap jalur perlintasan tidak resmi, termasuk data mengenai frekuensi penggunaan jalur tersebut oleh masyarakat.

“Rekomendasi atau saran indikatif untuk penanganan jalur - jalur perlintasan tidak resmi, seperti penambahan pos pamtas, penguatan kapasitas pos pamtas yang sudah ada, dan atau penutupan jalur perlintasan secara fisik pun didapat,” ujarnya.

Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan survei akan digunakan juga sebagai bahan masukan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWNKP) 2025-2029, termasuk Rencana Aksi Pengelolaan Lintas Batas Negara 2025