BNPP Identifikasi Jalur Tidak Resmi di Perbatasan Indonesia-Malaysia

"Kita harap dengan survei ini akan tersaji data dan informasi jalur perlintasan tidak resmi di wilayah Kalbar, teridentifikasinya aktivitas lintas batas baik barang dan orang serta permasalahan jalur tidak resmi di Kalbar. Selain itu tersedianya analisis data jalur tidak resmi di Kalbar sebagaimana masukan rekomendasi penanganan dan pengawasan perbatasan kepada kementerian dan lembaga terkaitnya," ucapnya.

Adapun hasil yang diharapkan dari pelaksanaan survei ini, kata Iwan, adalah mendapatkan data riil tentang jumlah dan lokasi jalur - jalur perlintasan tidak resmi di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Profil dan karakteristik dari setiap jalur perlintasan tidak resmi, termasuk data mengenai frekuensi penggunaan jalur tersebut oleh masyarakat.

“Rekomendasi atau saran indikatif untuk penanganan jalur - jalur perlintasan tidak resmi, seperti penambahan pos pamtas, penguatan kapasitas pos pamtas yang sudah ada, dan atau penutupan jalur perlintasan secara fisik pun didapat,” ujarnya.

Rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan survei akan digunakan juga sebagai bahan masukan dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (Renduk PBWNKP) 2025-2029, termasuk Rencana Aksi Pengelolaan Lintas Batas Negara 2025