Anggota DPR Ini Ungkap Alasan Perempuan Enggan Berpolitik
Kamis, 03 Agustus 2023 - 22:08 WIB
loading...
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Himmatul Aliyah. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Himmatul Aliyah berpandangan, kehadiran perempuan dalam dunia politik harus didukung dengan aturan yang jelas. Menurutnya, hingga saat ini tingkat keterwakilan perempuan di dunia politik masih tergolong rendah.
Hal ini disampaikan Himmatul Aliyah saat menjadi pembicara diskusi dengan tema 'Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kawasan' di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Diskusi juga menghadirkan narasumber lain yakni Anggota BKSAP DPR Puteri Anetta Komarudin, Sekjen Kaukus Parlemen Indonesia Luluk Nur Hamidah, pengamat politik Perludem Titi Anggraini, dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka.
"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang," kata perempuan yang arab disapa Himma itu.
Baca juga: PKPU soal Keterwakilan Perempuan Digugat, Eks Komisioner KPU: Masih Ada Waktu
"Oleh karena itu perlu lagi peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik, karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," katanya.
Himma mengungkapkan, sebenarnya banyak sekali perempuan di dunia memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, situasi ini tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Hal ini menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik.
"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk ke dunia politik," katanya.
Hal ini disampaikan Himmatul Aliyah saat menjadi pembicara diskusi dengan tema 'Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kawasan' di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Diskusi juga menghadirkan narasumber lain yakni Anggota BKSAP DPR Puteri Anetta Komarudin, Sekjen Kaukus Parlemen Indonesia Luluk Nur Hamidah, pengamat politik Perludem Titi Anggraini, dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka.
"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang," kata perempuan yang arab disapa Himma itu.
Baca juga: PKPU soal Keterwakilan Perempuan Digugat, Eks Komisioner KPU: Masih Ada Waktu
"Oleh karena itu perlu lagi peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik, karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," katanya.
Himma mengungkapkan, sebenarnya banyak sekali perempuan di dunia memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, situasi ini tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Hal ini menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik.
"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk ke dunia politik," katanya.
Lihat Juga :
