Kritisi Rocky Gerung, JNK: Kebebasan Berpendapat Harus Hormati Hak Orang Lain

JAKARTA - Pengamat politik, Rocky Gerung menjadi sorotan masyarakat terkait pernyataannya tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata-kata yang dilontarkan dinilai sebagian masyarakat termasuk dalam ujaran kebencian.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Keumatan (JNK), Nanang Firdaus Masduki memandang fenomena semacam ini bukanlah hal yang baru terjadi. "Kita harus jujur mengatakan bahwa ini adalah residu pertarungan politik 2019 yang sangat keras dan masih tersisa, bahkan bisa jadi sengaja dipelihara oleh pihak-pihak tertentu," kata Nanang dalam keterangan tertulis, Kamis (3/8/2023).

Nanang mengatakan, awalnya ia berharap bergabungnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno ke dalam koalisi pemerintah pimpinan Presiden Jokowi dapat menurunkan tensi pertarungan dan terjadi rekonsiliasi menyeluruh antarpihak yang berkompetisi. Namun ternyata hal itu tidak sepenuhnya terwujud.



Rocky Gerung yang pada Pilpres 2019 disinyalir mendukung pasangan 02, secara konsisten terus melakukan provokasi, agitasi, dan perlawanan. Bergabungnya kandidat yang didukung ke dalam koalisi pemerintah tidak serta merta diikuti para pendukungnya, sehingga keterbelahan masih terjadi.

"JNK menilai bangsa ini harus diselamatkan dari polarisasi yang merusak semacam ini," kata Nanang.

Ia menilai Setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Namun, hak kebebasan berpendapat juga harus menghormati dan mengakui hak-hak orang lain. Haknya terhubung dengan hak orang lain.

"Model kebebasan yang absolut akan sangat membahayakan bagi keutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Keberadaban di atas segalanya," katanya.



Provokasi, narasi kebencian, dan sikap menyerang individu, termasuk Presiden Jokowi dinilai akan menyebabkan keterbelahan masyarakat semakin tajam dan membuat kohesivitas sosial kita semakin rapuh. Karena itu, Nanang meminta segala bentuk ujaran kebencian harus dihentikan.